Pimpinan KPK Datang ke Kepri - Ansar Ahmad: Korupsi Musuh Bersama

Sementara itu, Pimpinan KPK RI Nawawi Pamolango dalam pemaparannya menyampaikan, Komisi Pemberantasan Korupsi punya enam tugas pokok, di antaranya tugas pencegahan yaitu melakukan tindakan pencegahan, sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Selain itu KPK juga melakukan tugas koordinasi seperti saat sekarang, kemudian monitoring pelaksanaan tugas pemerintan baik di pusat dan daerah, supervisi terhadap instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi, melakukan tugas penindakan, penyidikan dan penuntutan serta melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Jadi saudara Gubernur dan Bupati/ Walikota jangan merasa tidak nyaman dengan kedatangan dari Tim KPK karena kita ini adalah mitra. Seperti saat ini kami datang, agar bisa kita rakor bersama dalam rangka mencegah dan melawan korupsi,” jelasnya.

Terkait pencapaian Monitoring Control for Prevention (MCP) Tahun 2019-2020 untuk wilayah Kepri, Nawawi Pamolango, menyampaikan terjadi penurunan, walaupun ada beberapa Kabupaten/ Kota yang tetap mengalami peningkatan di tengah pandemi.

“Jika kita lihat MCP Provinsi Kepri tahun 2019 total nilanya 89 maka pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 75. Namun ada beberapa kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan di antaranya Batam, Bintan dan Karimun.

Hal ini dapat kita pahami bersama karena dalam kondisi pandemic. Harapan kita, nanti seusai wabah pandemi, semua kembali dengan baik lagi sebagaimana pencapaian yang diperoleh di tahun sebelumnya,”harapnya.

Ia juga mengharapkan kerja sama semua pihak, baik dari Pemerintah daerah, Forkompinda, BPKP, BPN serta peran serta masyarakat untuk mengawal dan mencegah terjadi tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat.

“KPK tidak mungkin kerja sendiri. Kita harus sinergi bersama Insyaallah kita bisa. Saya titip tim Direktorat Koorsup Wilayah I. Mohon diterima untuk menjadi mitra kerja bersama. Terus kita pertahankan semangat saat ini. Kita harap tidak ada cerita tragis di daerah lain terjadi pada provinsi yang sedang giat-giatnya membangun saat ini,” katanya.

Acara rapat koordinasi ini juga disejalankan dengan Penandatanganan Komitmen Pembangunan Sistem Pengaduan Masyarakat oleh Kepala Daerah dari Gubernur hingga Bupati/ Walikota.

Selain itu penyerahan sertifikat tanah aset pemerintah daerah se-Provinsi Kepri sebanyak 115 sertifikat. Kemudian penandatanganan berita acara serah terima aset P3D dari Pemerintah Kota Tanjungpinang kepada Pemerintah Provinsi Kepri..

(Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita tentang Kepri