Vicon dengan Duta Besar Denmark, Ansar Bahas Kerja sama Bidang Industri Ramah Lingkungan

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyampaikan penggunaan energi pada industri dan rumah tangga di Kepri saat ini masih bergantung pada pemanfaatan bahan bakar fosil.

Namun ke depan pemerintah terus mendorong agar pengunaan energi yang ramah lingkungan juga terus ditingkatkan sebagai energi subtitusi. Tujuannya untuk mendukung Sustainable Energy di masa mendatang.

“Banyak potensi green energi yang dimiliki Provinsi Kepri yang sedang dan masih akan dikembangkan guna menjaga ketersediaan energi di masa mendatang tanpa membahayakan lingkungan,” jelas Ansar saat melakukan Video Conference dari Ruang Rapat Utama lantai IV, Kantor Gubernur, Dompak Tanjungpinang, Kamis (25/3/2021).

Tampak mendampingi Gubernur Kepri, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Syamsul Bahrum.

Di kesempatan ini, kepada Duta Besar Denmark, Ansar menjelaskan potensi energi terbarukan di Kepri sangatlah besar dan mencakup beberapa di antaranya Bio Massa, Bio Gass, Potensi energy laut, potensi energy angina serta potensi tenaga surya.

Baca juga: Gubernur Ansar Ahmad Tepis Isu Daerah, Mencuat Nama-nama Isi Kursi Eselon Perombakan Kabinet Kepri

Baca juga: Gubernur Kepri Ansar Ahmad Ajak ASN Taat Pajak dengan Lapor SPT Tahunan PPh

“Kalau energi bio massa potensinya 11,6 MW, kemudian potensi bio gass 4,3 MW, potensi energi laut 126, 567 MW, potensi angin 922 MW dan potensi tenaga surya mencapai 7.763 MW,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ansar menjelaskan, beberapa program yang dilakukan Pemerintah provinsi Kepri dalam rangka menjaga keberlangsungan lingkungan dan juga dalam rangka pengunaan bio energy yang tentunya ramah terhadap lingkungan.
Di antaranya rencana pembangunan PLTU Biomassa 2 x 100 MW di Tanjung Sauh, Batam yang melibatkan PLN dengan pihak swasta.

“Energi ramah lingkungan ini tentunya akan mendukung dan memperkuat cadangan daya bagi Batam dan Bintan memberikan manfaat cukup besar bagi masyarakat serta menjadi magnet baru bagi berkembangnya kawasan-kawasan baru dan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kepri,” jelasnya.

Kepri saat ini juga merupakan salah satu daerah pilot project dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam hal pemanfataan gas bumi yang hemat dan bersih ke rumah tangga. Pemanfaatan bio energi lain yang saat ini sedang dikembangkan di Kepri yaitu pemanfaatan sumber energi tenaga surya dan energi yang digerakkan oleh angina bekerja sama dengan UMRAH.

“Untuk tenaga surya sekarang telah kita manfaatkan sebagai salah satu program cakupan pelayanan listrik di perkampungan nelayan serta untuk penerangan di jembatan dan beberapa area jalan di Pulau Bintan.

Ini akan terus kita perluas sesuai dengan kebutuhan penerangan listrik memanfaatkan tenaga surya,” jelasnya.

Kemudian, terkait kehidupan lingkungan yang berkelanjutan, pihaknya telah melakukan beberapa hal lainnya. Di antaranya meresmikan pengoperasian fasilitas pengolahan limbah minyak B3 dan tank cleaning di PT Batam Slop & Sludge Treatment Centre (BSSTEC), mendorong instalasi pengolahan limbah rumah tangga yang pilot project-nya di Batam.

Melaksanakan program penanganan kembali pantai dan hutan bakau, khususnya di kawasan Batam, Bintan dan Karimun serta mempercepat penyelesaian perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) serta akan mereview peraturan daerah untuk memberikan insentif pajak untuk mendukung inisiasi kota hijau khususnya disektor transportasi dan kendaraan bermotor yang menggunakan tenaga listrik.

“Intinya Pemprov sangat mendukung pembangunan yang mengutamakan kehidupan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu kami mengundang duta besar agar bisa datang ke Kepulauan Riau untuk melihat potensi kerja sama di bidang ini yang bisa dikerjakan bersama,” ajak Ansar.

Sementara itu Duta Besar Denmark, Lars Bo Larsen mengaku sangat tertarik dengan penjelasan yang diberikan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad terkait peluang kerja sama yang bisa dijalin antara Denmark dengan Pemerintah.