Pemkab Anambas Hibahkan Tanah Seluas 6.400 Meter Persegi ke KKP, Bakal Dibangun Apa?

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima hibah tanah seluas 6.400 meter persegi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rencananya lahan hibah ini akan dibangun kantor pengelola Taman Wisata Perairan (TWP) di bawah naungan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru, yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP.

Diketahui, TWP Kepulauan Anambas adalah satu dari dua kawasan konservasi perairan nasional di wilayah Barat sekaligus konservasi perairan terbesar kedua di Indonesia.
Itu makanya sangat perlu dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan kawasan konservasi yang lestari dan berkelanjutan.

"Sinergi yang baik ini perlu ditingkatkan untuk kinerja LKKPN Pekanbaru dalam tugas dan fungsi mengelola kawasan konservasi TWP Kepulauan Anambas dan mengoptimalkan tugasnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat," ucap Kepala Biro Keuangan KKP Cipto Hadi Prayitno, saat melakukan penyerahan di kantor Pemkab Kepulauan Anambas, pada Kamis (1/4/2021).

Ia sangat berharap dengan hadirnya kantor pengelola TWP di Kepulauan Anambas mampu memberi manfaat dalam menjaga kelestarian dan keindahan sumber daya alam yang berada di Anambas.

Baca juga: Tingkatkan Kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan Ajak Pemkab Anambas Kerja sama

Baca juga: Wakil Bupati Anambas Wan Zuhendra Hadiri FKUB Penguatan Ideologi Pancasila, Ini Pesannya

Sehingga kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik meningkat dan akan berimbas pada perekonomian masyarakat sekitar.

Sementara itu, Kepala LKKPN Pekanbaru, Fajar Kurniawan turut memberi apresiasi kepada Pemkab Kepulauan Anambas yang sudah memberikan perhatian khusus kepada LKKPN Pekanbaru. Itu dengan mengalokasikan hibah tanah untuk dibangun kantor LKKPN tersebut.

"Hibah ini akan membantu LKKPN Pekanbaru dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat untuk pemanfaatan kawasan, seperti TDKPI nelayan kecil di kawasan, karcis untuk masuk kegiatan pariwisata alam perairan, dan tanda masuk untuk kegiatan penelitian serta pendidikan," ujar Fajar.

Di ruangan yang sama, Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra mengungkapkan tujuan pemberian hibah ini untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dalam pelayanan dan pengelolaan kawasan konservasi TWP Kepulauan Anambas.

"Semoga dapat mendukung berbagai inovasi yang dilakukan Pemkab Kepulauan Anambas, guna mendorong akselerasi pemerintahan dan pembangunan di Anambas," kata Wan Zuhendra.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan setiap kegiatan ekonomi di kawasan perairan Indonesia harus memperhatikan kelestarian ekosistem dan lingkungan sekitarnya.

Langkah tersebut sebagai upaya menjaga keberlanjutan populasi di dalamnya, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan berkesinambungan.

(Tribunbatam.id/Rahma Tika)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita tentang Anambas