Reaksi Tak Terduga Kubu Moeldoko soal KLB Ditolak, Marzuki Alie: Keputusan Terbaik

TRIBUNBATAM.id - Kubu Moeldoko memberikan reaksi tak terduga soal pemerintah yang menolak hasil KLB Deli Serdang.

Seperti diketahui, pemerintah secara resmi telah menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB yang menghasilkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Keputusan penolakan itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang ditolak," kata Yasonna, Rabu (31/3/2021). 

"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC," beber Yasonna. 

Baca juga: Tanggapan Kubu Moeldoko Pemerintah Tolak Hasil KLB Demokrat Sibolangit, Marzuki Alie: Alhamdulillah

Baca juga: Benarkah Demokrat Melunak ke Moeldoko? Beri Kesempatan Jadi Anggota Dibantu Maju Pilgub DKI Jakarta

Baca juga: Moeldoko Diajak Ngopi Bicarakan Partai Baru, Demokrat malah Tawarkan Maju di Pilgub DKI Jakarta?

Padahal, kubu Moeldoko telah diberi waktu untuk memperbaiki sesuai peraturan yang ada. 

Atas sikap pemerintah itu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan apresiasi.

Menurutnya, keputusan pemerintah itu bermakna tak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat.

"Saya tegaskan, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat," ucapnya.

"Ketua umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono," tambahnya.

Reaksi Kubu Moeldoko

Lantas, apa reaksi kubu Moeldoko atas keluarnya keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB? 

Berikut deretan pernyataan sejumlah pengurus Partai Demokrat kubu Moeldoko:

1. Moeldoko belum beri tanggapan

Hingga berita ini diturunkan, Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB, Moeldoko belum memberi tanggapan langsung atas ditolaknya kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB. 

Di akun Instagramnya, Moeldoko juga belum membuat postingan terkait sikap pemerintah.