2 Kelompok Desak AHY SBY Minta Maaf ke Jokowi, Demokrat: Gerombolan Moeldoko Buat Bising!

TRIBUNBATAM.id - Dua kelompok mendesak AHY da SBY meminta maaf kepada Presiden Jokowi.

Permohonan maaf itu diminta karena adanya tuduhan bahwa Jokowi ikut dalam kisruh Demokrat.

Namun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bungkam ditanya wartawan terkait adanya desakan dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) minta maaf kepada Presiden Joko Widodo.

Dikutip dari KompasTV, usai hadir dalam acara di PP Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (3/4/2021), AHY langsung berlalu dan tak menjawab pertanyaan wartawan.

AHY dan SBY didesak minta maaf kepada Presiden Joko Widodo, karena dianggap telah mencurigai pemerintah atas kekisruhan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Sementara beberapa hari lalu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menolak hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Baca juga: Tanggapan Kubu Moeldoko Pemerintah Tolak Hasil KLB Demokrat Sibolangit, Marzuki Alie: Alhamdulillah

Baca juga: Benarkah Demokrat Melunak ke Moeldoko? Beri Kesempatan Jadi Anggota Dibantu Maju Pilgub DKI Jakarta

Ada dua kubu yang mendesak AHY selaku Ketum Partai Demokrat dan SBY yang menjabat ketua majelis tinggi partai meminta maaf kepada Presiden Jokowi.

Yang pertama adalah relawan Jokowi Mania (JoMan) dan satunya lagi adalah kubu Moeldoko.

Keduanya menganggap AHY dan SBY sedari awal punya kecurigaan terhadap Jokowi terkait KLB Demokrat.

Sementara itu kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung membalikkan desakan permintaan maaf itu harusnya datang dari kubu Moeldoko.

"Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden.

Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan, Sabtu (3/4/2021).

Baca juga: Moeldoko Diajak Ngopi Bicarakan Partai Baru, Demokrat malah Tawarkan Maju di Pilgub DKI Jakarta?

Baca juga: Kubu KLB Moeldoko Pasca Ditolak Pemerintah Atur Strategi, Segara Siapkan Gugatan Hukum ke PTUN

Pertama, Herzaky menegaskan kubu Moeldoko sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya.

Sehingga menurutnya tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini.

"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani.