Breaking News:

NEWS WEBILOG TRIBUN BATAM

NASIB Demokrat Kepri Pasca Penolakan KLB, Hotman Hutapea: Lebih Baik Buat Partai Baru

News Webilog Tribun Batam, Rabu (8/4/2021) menghadirkan Ketua DPC Partai Demokrat Batam, Hotman Hutapea.

Penulis: Yeni Hartati | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Istimewa
NASIB Demokrat Kepri Pasca Penolakan KLB. Foto Ketua DPC Partai Demokrat Batam, Hotman Hutapea dalam News Webilog Tribun Batam edisi Rabu (7/4/2021). 

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Kisruh Partai Demokrat jelas berimbas hingga ke Provinsi Kepri.

Sejumlah tokoh Partai Demokrat diketahui ikut Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara. 

Terakhir, Pemerintah menolak hasil KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Kongres Luar Biasa yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Jumat (5/3/2021).

Sejumlah pengurus partai yang terbukti ikut dalam kongres luar biasa itu, belakangan digantikan oleh atas perintah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Bagaimana kondisi Partai Demokrat Kepri pasca Penolakan KLB?

Dalam News Webilog Tribun Batam edisi Rabu (7/4/2021), Ketua DPC Partai Demokrat Kota Batam, Hotman Hutapea blak-blakan mengenai kondisi partai itu.

Berikut wawancara eksklusifnya:

TB : Bagaimana pandangan Bapak sebagai kader Partai Demokrat di daerah terkait penolakan Kemenkumhan terhadap Partai Demokrasi versi KLB ?

HH : Kongres Luar Biasa di Sibolagit, Deli Serdang itu ditolak artinya tidak ada legalitas sebagai partai tidak ada.

Wartawan Tribun Batam, Yeni Hartati (kiri) saat berbincang dengan Ketua DPC Demokrat Batam, Hotman Hutapea dalam News Webilog Tribun Batam, Rabu (7/4/2021).
Wartawan Tribun Batam, Yeni Hartati (kiri) saat berbincang dengan Ketua DPC Demokrat Batam, Hotman Hutapea dalam News Webilog Tribun Batam, Rabu (7/4/2021). (TribunBatam.id/Yeni Hartati)

Karena dia yang mengusulkan tetapi di tolak. Artinya Demokrat itu satu seperti yang ada sekarang.

Cuma secara etisnya juga bingung karena yang menggugat tidak tahu atas dasar apa.

Kalau yang menggugat orang Demokrat mungkin bisa, karena dia menggugat partainya sendiri.

Tetapi mereka bukan sama sekali orang Demokrat melainkan orang luar.

Tidak bisa menunjukan ADRT karena tidak disahkan oleh Kemenkumham artinya tidak ada.

Terus mereka menggugat anggaran dasar, namun anggaran dasar sudah di sahkan dalam kongres terlepas itu menurut dia waktu yang tidak benar.

Menurut kami, ya sah-sah saja karena aklamasi dari pemilihan ketua.

Untuk itu seharusnya ketika menggugat setelah di berikan ke kemenkumhan di beri waktu selama 99 hari semua baik-baik saja tidak ada yang komplain.

Namun mereka malah menggugat dengan material yang di duga ratusan miliar, dan mereka juga menuntut kontribusinya selama ini.

Tapi mereka tidak bisa menunjukan bukti transfer yang di tujukan kepada DPP.

Kemudian aset-aset selama di Demokrat seperti dikatakan bahwa kantor atas nama milik pribadi.

Namun kami seluruh Indonesia tetap solid bisa dilihat.

Baca juga: Moeldoko Diajak Ngopi Bicarakan Partai Baru, Demokrat malah Tawarkan Maju di Pilgub DKI Jakarta?

Baca juga: Pak Moeldoko, Ketum Demokrat AHY Persilakan Jika Ingin Ngopi-ngopi

Seperti yang kita ketahui tidak mencapai 20 orang yang mengikuti KLB di sibolangit lalu antara DPC dan DPD.

Namun ketika mereka datang secara langsung mereka di berhentikan. KLB di Sibolangit yang pada hari Sabtu.

Mereka yang mengikuti KLB pada Kamis sore tidak bisa dihubungi.

Jumat mereka langsung di Plt. Artinya mereka yang datang ke sana (Sibolangit-red) sudah bukan Ketua DPC lagi.

Partai ini juga sebenarnya partai terbuka, Demokrat Kepri juga solid semua.

Namun ketuanya di Plt dan tidak dipecat dari Demokrat karena dia ada masalah sehingga dia digantikan.

TB : Nah, saat ini kader-kader Demokrat versi KLB coba menempuh jalur pengadilan, bagaimana pendapat dan tanggapan Bapak yang paham hukum?

HH : Mereka menggugat ratusan miliar, gugatannya juga apa saya belum baca.

Husnizar juga bersama istrinya juga akan mementaskan theater di Taman Politik DPP Partai Demokrat, Jakarta pada 1 April mendatang.
Husnizar juga bersama istrinya juga akan mementaskan theater di Taman Politik DPP Partai Demokrat, Jakarta pada 1 April mendatang. (ISTIMEWA)

Tapi ada di media mereka menuntun retribusi mereka, namun selama ini undang-undang partai politik itu ada bahwa DPP itu bisa mengambil retribusi dari daerah ke pusat.

Namun konteksnya tidak begitu. Saya dari tahun 2002 sudah di Partai Demokrat.

Tapi lihat saja apakah mereka bisa membuat data pemasukan. Namun mereka tidak bisa merubah AHY.

TB : Apa pesan moral yang bisa dipetik dari kader-kader yang setia dengan AHY dari konflik internal di tubuh Demokrat ini ?

HH : Pertama kami menghargai cara mereka, namun alangkah baiknya mereka membuat partai baru.

Karena mereka juga bilang bahwa kepengursannya sudah komplit kenapa harus pusing-pusing.

Kedua dengan adanya masalah ini membuat kami makin solid dan kompak sehingga terbentuk seluruh sistem di Indonesia.

Seperti terbentuknya grup bendahara di seluruh Indonesia dan kumpulan DPC dan Sekretaris ini merupakan suatu ujian dari kekompakan yang kami hadapi.

Dan terakhir Demokrat gak apa-apanya tanpa SBY, karna 90 persen dari pak SBY.

TB : Apa yang mendorong Bapak dan kader-kader yang lain sehingga tetap memilih setiap dengan AHY?

Toh banyak juga sisi gelap yang coba di ungkap oleh pihak yang berseberangan?

HH : Saya yakin perekatnya itu SBY, Partai ini akan rubuh apabila SBY tidak ada di sini, saya kira gak akan kemana-mana.

Ketua Majelis Tinggi Pertimbangan Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) curhat di tengah kisruh Partai Demokrat.
Ketua Majelis Tinggi Pertimbangan Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) curhat di tengah kisruh Partai Demokrat. (Capture YouTube Demokrat TV)

Namun apabila partai ini tenggelam saya akan ikut tenggelam bersama partai ini.

Saya tidak akan tergiur dengan partai-partai lain. Saya juga selama jadi DPRD berkat pak SBY juga dari partai Demokrat.

Kini kami memilki ketua umum, apabila kami nanti menang ya tolong dihormati.

TB : Proses perseteruan ini masih akan berlanjut, bagaimana nasib kader-kader loyalis AHY di daerah termasuk Kepri jika kubu KLH akhirnya memang secara mutlak pada proses selanjutnya?

HH : Sebenarnya dengan konflik ini istilahnya kami merasa diganggu.

Tapi dengan adanya itu justru membuat kami semakin merekat dan kompak.

Dalam internal DPP Demokrat itu seluruhnya terbuka, tidak ada kasus yang tertutup.

Namun karena covid jadi harus tertutup. Ini semua karena covid yang mengharuskan mengikuti protokol bukan masalah lainnya karena di Demokrat itu bebas.

TB : Selama konflik di tubuh internal partai berlangsung, bagaimana koordinasi, komunikasi dan konsolidasi antara DPP dan DPD dan DPC Demokrat?

HH : Sangat solid bahkan lebih solid dan makin solid, karna sekarang semua bentuk group karna tiap hari selalu ada informasi yang di share ke group.

Kini kami semua memiliki jiwa muda lagi sedang bersemangat-semangatnya.

TB : Setelah Kemenkumhan menolak kubu KLB, apa instruksi dari ketua umum kepada kader di daerah?

HH : Agar tidak diganggu, kami diminta untuk melaporkan ke Kanwilkumham kepengurusan dari tingkat DPC ke DPP.

Kami juga menyerahkan ke Kesbangpol, kemudian DPC ke Polda dan ke Polres. Khusus Kepri tidak ada masalah.

TB : Ada yang menarik dari konflik internal Partai Demokrat bagi Kepri.

Sebab, ada kader bahkan Ketua DPD Partai Demokrat dan kader lain akhirnya membelot?

Bagaimana tanggapan Abang sebagai loyalis Demokrasi versi AHY?

HH : Kami masih berkomunikasi pada Rabu namun malamnya sudah tidak bisa di hubungi dan Kamis kami mencari dan Kamis malamnya langsung di berhentikan.

Presiden Jokowi dan Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit
Presiden Jokowi dan Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit (KOLASE TRIBUN JAMBI)

Namun Ketua DPD lagi ada masalah dia memang pergi ke Sibolagit namun dia tidak melakukan tanda tangan di sana (Sibolangit-red) sehingga Apri Sujadi tidak dipecat namun di Plt atau digantikan.

TB : Saat ini Demokrat versi AHY boleh dikatakan sudah berada di atas angin.

Tetapi ironisnya, kader yang sudah berseberangan justru menikmati hasil politik yang mana dulu dia berjuang melalui Demokrat.

Misalnya, Pak Apri Sujadi dan istri. Mereka tidak jadi kader Demokrat lagi.

Tapi mereka menikmati jabatan politik saat ini yang diperjuangkan melalui Partai Demokrat dulu?

HH : Tidak ada masalah, Ketua DPD diberhentikan.

TB : Apakah ada upaya untuk menggugat soal ini agar mereka bisa di-PAW atau diturunkan dari jabatan politik ini?

HH : Berbeda kasus antara Apri dan Iwan, memang sama-sama menghadiri namun DPC Karimun itu sendiri sejak awal sudah tidak ada kabar makanya dia dipecat.

Sedangkan DPD masih ada komunikasi jadi jabatan ketua di gantikan. Hanya ketua Karimun saya yang dipecat.

TB : Kita coba berpikir kemungkinan paling ekstrem.

Bagaimana jika kader-kader yang sudah membelot dari Demokrat akibat kisruh ini akhirnya meminta kembali lagi bergabung dengan Demokrat ? Bagaimana reaksi Bapak sendiri ?

HH : Saya rasa berat untuk menerima kembali nanti ada persepsi jelek apabila masih di terima, silahkan cari partai lain.

Silahkan cari jalan masing-masing, karna dia keluarpun tidak mempengaruhi kami yang di dalamnya bahkan apabila nantinya di terima nanti malah menimbulkan kericuhan dan merusak suasana.

TB : Apakah mereka masih memiliki peluang untuk duduk di jabatan pengurus partai jika kembali bergabung lagi?

HH : Mohon maaf untuk menggabungkan kembali tidak ada.

TB : Di tengah konflik internal seperti ini, apakah Bapak yakin ke depan Demokrat masih menjadi raja di hati masyarakat dan memenangkan Pileg ? Apa alasannya ?

HH : Saat ini kami berada di 7,8 persen, kami berada di 4 besar berarti masih ada di hati masyarakat.

TB : Apa pesan Bapak kepada kader-kader loyalis AHY untuk menyikapi konflik partai yang belum selesai ini?

HH : Kami ini solid, kami merasa di ganggu. Bagi rekan-rekan yang sudah berjalan lebih baik buat partai baru, jangan mengganggu rumah orang, rezeki orang.

Toh nanti juga bertemu dengan masyarakat.(TribunBatam.id/Yeni Hartati)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Kisruh Partai Demokrat

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved