Hubungan Ansar-Marlin Diisukan Retak, Ini Harapan Anggota DPRD Kepri, Perlu Rekonsiliasi?

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Anggota DPRD Provinsi Kepri, Onward Siahaan mengimbau isu keretakan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina tidak menjadi bola liar, yang akan mengganggu Pemerintahan Kepri ke depan.

Ia meminta Ansar juga melepaskan diri dari intervensi oknum tertentu yang dapat merusak hubungan kepala daerah.

"Ansar harus bersikap atas isu polemik yang beredar di masyarakat. Ansar dan Marlin harus rekonsiliasi dan komunikasi, agar pemerintahan berjalan efektif," ujar Onward, Rabu (14/4/2021).

Terkait isu oknum di luar pemerintahan yang ikut campur di pemerintahan Ansar-Marlin, Onward mengaku baru mendengar. Namun ia meminta agar Ansar mengedepankan pemerintah dan tidak terkesan kebijakannya lebih dipengaruhi oknum luar pemerintahan.

"Kepentingan perorangan atau pebisnis, jangan sampai merusak hubungan Ansar dan Marlin. Jangan Pak Ansar dan Bu Marlin dipermainkan. Kasihan Pak Ansar dan Bu Marlin," katanya.

Menurutnya, kritik untuk pemerintah baik untuk mendukung pembangunan Kepri. Lantaran kritikan juga menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan. Namun diminta tidak ada oknum yang mengganggu pemerintahan dengan adu domba, untuk kepentingan pribadi atau bisnisnya.

"Jika antar pemimpin dibenturkan, kita akan terjebak dalam polemik elite politik di Kepri. Kepentingan bisnis oknum tertentu, juga jangan sampai mengganggu pembangunan," ujarnya.

Onward juga menilai kegiatan Ansar, yang banyak melobi pusat untuk membantu Kepri. Langkah itu cukup baik. Hanya saja, akan lebih efektif jika Ansar menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah (PAD).

"Roadshow ke pusat, itu bagus. Tapi pusat punya keterbatasan. Sementara di Kepri ada harta karun. Pak Ansar penting mengambil langkah, bagaimana menggali harta karun di daerah. Perlu langkah cepat, menggali potensi di daerah, untuk membangun Kepri," imbaunya.

Ia berharap pergerakan Ansar di daerah jika dilakukan bersama Marlin secara sinergis, akan mempercepat pergerakan pemerintah. Sehingga, memberikan dampak luas dan besar bagi pembangunan Kepri.

"Jadi di sini butuh sikap menyikapi isu yang beredar. Karena itu akan mempengaruhi masyarakat. Sehingga masyarakat juga tidak terpecah," katanya.

Lik Khai Sebut Kontrak Politik Itu Hal Biasa

Sementara itu, kontrak politik dinilai wajar ada dalam dunia perpolitikan. Hal ini diungkapkan oleh Bendahara DPD Nasdem, Lik Khai, menanggapi isu keretakan antara Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina.

"Kalau ada kontrak politik ya laksanakanlah," ujar pria yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi I DPRD ini, Rabu (14/4/2021) di ruang Komisi I DPRD Batam.

Namun untuk detail kontrak politik, ia mengaku tidak mengetahuinya. Seandainya ada, maka perjanjian itu akan dijalankan.

"Transaksinya itu saya tidak tahu. Tetapi apakah ormas yang ngomong ada gak buktinya. Yang tanda tangan siapa. Kalau Pak Rudi yang tanda tangan, tak mungkin beliau membantah," tuturnya.

Menurutnya ketika sebuah organisasi masyarakat (ormas) mengetahui hal ini, harus disertai dengan bukti yang cukup. Sehingga informasi yang didapat tidak menjadi simpang siur.

"Buktikan dan jangan asal ngomong," tegasnya.

Ia juga menegaskan, dalam hal ini Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tak pernah melakukan intervensi. Ia mengimbau para ormas untuk menjaga kondusivitas.

"Baik ormas maupun pemerintah sama-sama membangun Batam. Batam dan Kepri butuh pemimpin yang baik. Bukan saling membully," katanya.

KOALISI Retak?

Hubungan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan wakilnya Marlin Agustina sebelumnya diisukan retak.

Baru menjabat seumur jagung, kabar kalau pasangan ini tak harmonis lagi berhembus kian kencang.

Pemicunya diduga soal kesepakatan bagi-bagi kursi jabatan yang belum tuntas.

Dugaan keretakan Ansar-Marlin terlihat dari rencana aksi organisasi masyarakat Perkumpuan Anak Tempatan (Perpat) Batam di Graha Kepri, Batam Centre, Senin 12 April 2021 lalu.

Graha Kepri sendiri merupakan kantor perwakilan Gubernur Kepri saat berdinas di Batam.

Aksi ini menuntut janji Ansar terhadap Marlin.

Untuk diketahui Marlin adalah istri dari M Rudi, yak tak lain Wali Kota Batam.

Adapun Rudi juga menjabat sebagai Ketua Nasdem Kepri, yang turun mendukung saat Ansar-marlin maji di Pilgub Kepri akhir tahun lalu.

Baca juga: Buka Musrenbang Kepri, Ansar Ahmad Ajak Maksimalkan Potensi Kepri untuk Pulihkan Ekonomi

Baca juga: Wagub Marlin Agustina Hadiri Kepri Barongsai Festival, Pariwisata Pulih, Ekonomi Bangkit

Dalam surat yang beredar di grup WhatsApp wartawan, Perpat dalam rencana aksinya menuntut Ansar memenuhi janji memberikan 4 jabatan penting di pemprov.

Adapun jabatan yang diminta yaitu Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepri dan 3 eselon 2 setara kepala dinas strategis.

Perpat menilai Ansar tak tepat janji terhadap Marlin.

Hal tersebut menjadi poin utama Perpat menggelar demonstrasi.

Perpat juga mengklaim sebagai salah satu pendukung utama Marlin Agustina.

Surat rencana aksi tersebut sudah disampaikan ke pihak kepolisian setempat.

Pertemuan antara Marlin dan Ansar disebut-sebut sempat terjadi pada 19 Maret 2021, namun berakhir buntu.

Adapun kesepakatan antara keduanya itu, disebutkan terjadi sebelum Pilkada Gubernur Kepri 2021.

Perpat dalam suratnya akan menurunkan 100 orang dalam rencana aksi tersebut.

Untuk diketahui, Ansar-Marlin dilantik pada 25 Februari 2021 lalu di Istana Negara.

Keduanya menang Pilkada Kepulauan Riau (Kepri) 2021, mengalahkan pasangan Isdianto-Suryani dan Soerya Respationo-Iman Sutiawan.

Rudi: Saya tak pernah meminta

Nama Muhammad Rudi sebagai Wali Kota Batam, Ketua Nasdem Kepri plus suami Wagub Marlin terbawa-bawa.

Ia pun membantah kalau meminta sejumlah organisasi masyarakat (ormas) melakukan aksi demonstrasi menagih Ansar Ahmad soal kuota pejabat.

"Tak usah ada begini-begini (demonstrasi). Kalau ada demo saya yang terbawa.

Saya tak pernah meminta untuk demonstrasi.

Itu inisiatif dia sendiri. Kalau pribadi saya tak masalah.

Tapi kalau terbawa saya, jadi tak enak. Ini kan pemerintahan.

Makanya tak jadi demo. Selesai itu saja," ujar Rudi, Selasa (13/4/2021).

Sementara itu, terkait kebenaran adanya permintaan jabatan kepada Ansar, Rudi menyebut belum waktunya untuk disampaikan.

Rudi menyebutkan dirinya juga tak pernah berpesan apa pun terkait persoalan jabatan ini ke Marlin.

"Ibu biasa-biasa saja. Kerja saja, tak ada kerja balek.

Kalau tak ada tugas kita balek dan cari tugas sendirilah," tuturnya.

Rudi juga menampik Marlin tak diberikan tugas oleh Ansar.

Ia mencontohkan Gubernur hampir sama seperti Wali Kota.

Dirinya berhak memberikan tugas kepada siapa saja.

"Kalau saya mau kasih (tugas) sama pak wakil boleh, pak sekda boleh, siapa pun boleh.

Kalau ada tugas kita kerjakan semampunya.

Sudahlah saya kira tak ada problem.

Tak usahlah dibesar-besarkan," pintanya kepada awak media.

Ia menambahkan, apabila tak ada tugas, wakil bisa turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat.

(TribunBatam.id/Roma Uly Sianturi/Endra Kaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Kepri