Breaking News:

Firli Bahuri Diminta Patuhi Putusan MK soal Alih Status Pegawai KPK, Novel: Ini Bahaya!

TKW yang menjadi dasar alih status pegawai KPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) penyebab 75 pegawai yang sebagian besar penyidik senior terdepak

Tribunnews/Ilham Rian Pratama
Firli Bahuri Diminta Patuhi Putusan MK soal Alih Status Pegawai KPK, Novel: Ini Bahaya! Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri 

TRIBUNBATAM.id - Lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat sorotan publik.

Bukan soal kasus yang sedang dialami, melainkan drama internal yang terus muncul dari internal institusi.

Setelah dihebohkan oleh salah satu penyidik dari kepolisian yang bertugas di sana ketahuan menerima suap dari Wali Kota Tanjungbalai, kini KPK kembali jadi gunjingan sejumlah pihak terkait proses TKW.

TKW yang menjadi dasar alih status pegawai KPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN), penyebab 75 pegawai yang sebagian besar penyidik senior dan kasatgas terdepak.

Mereka yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) resmi dibebastugaskan berdasarkan Surat Keputusan (SK) tertanggal 7 Mei 2021 ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta.

Ketua Wadah KPK Yudi Purnomo Harahap membenarkan bahwa sebagian besar pegawai KPK telah menerima SK tersebut.

Baca juga: Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK Melawan, Firli Bahuri Terbitkan SK Berisi 4 Poin

"Benar bahwa SK dari ketua KPK sudah diterima oleh sebagian besar pegawai yang tidak memenuhi syarat dan diminta dalam SK itu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan langsungnya," kata Yudi, Selasa (11/5/2021).

"Ini artinya penyelidik dan penyidik yang TMS (tidak memenuhi syarat) misalnya tidak bisa lagi melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan harus menyerahkan perkaranya kepada atasannya," ucap dia.

Yudi menyebut, pegawai KPK akan melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah yang akan diambil.

Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri
Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Sebab, kata dia, menurut keputusan MK, peralihan status tidak merugikan pegawai.

Halaman
1234
Editor: Irfan Azmi Silalahi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved