Polemik di KPK Masih Berlanjut, Presiden Jokowi Diminta Untuk Turun Langsung

TRIBBUNBATAM.id |Jakarta - Polemik ditubuh KPK Sejauh ini belum juga selesai, Kepala Negara diminta langsung untuk turun dan mengatasi masalah ini.

Sebab sejauh ini, Masalah tersebut belum juga terselesaikan.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi perhatian terhadap polemik alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebab, menurut Giri, Jokowi merupakan pejabat tertinggi ASN.

"Kami berharap kepala negara mengambil alih polemik ini, karena beliau adalah pejabat tertinggi ASN," kata Giri Suprapdiono lewat keterangan tertulis, Sabtu (15/5/2021).

Giri pun mengaku telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK yang menyatakan dirinya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam asesmen TWK.

Berdasarkan poin kedua SK tersebut, Giri diminta untuk menyerahkan tanggung jawab pekerjaannya ke atasan mulai 7 Mei 2021.

"Kami telah menerima SK TMS dan dalam SK diktum 2, kami dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab dan menyerahkan kepada atasan (nonjob)," kata dia.

Giri menjelaskan, alih status para pegawai KPK menjadi ASN merupakan mandat Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Ia melanjutkan, konstitusi itu tidak menyebutkan bahwa pegawai KPK diseleksi untuk menjadi ASN.

Berbeda dengan sikap pimpinan KPK yang dinilainya menyeleksi para pegawai.

Menurut Giri, dampak penyerahan tanggung jawab atau nonjob tersebut membahayakan integritas penanganan perkara besar yang sedang ditangani KPK.

Lebih lanjut, tambahnya, kebijakan itu juga membuang-buang APBN untuk membayar gaji serta memberikan contoh buruk pendidikan antikorupsi dan integritas.

Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama

JOKOWI DIMINTA Turun Tangan Atasi Polemik di KPK, Direktur KPK Giri: Kami Berharap Kepala Negara

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul JOKOWI DIMINTA Turun Tangan Atasi Polemik di KPK, Direktur KPK Giri: Kami Berharap Kepala Negara