Disdik Kepri Ajak Warga Sukseskan PPDB 2021

Dali berharap nantinya kepada calon peserta didik untuk dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan per zonasi dan belajar untuk menyesuaikan diri di lingkungan sekolah yang dekat dengan tempat tinggal masing-masing.

Dali juga menyebutkan rancangan peraturan gubernur tentang PPDB tahun 2021 telah siap untuk dibawa dalam pembahasan bersama Komisi IV DPRD.

"Harapan saya, kita bawa unsur legislatif dalam pembahasan karena setidak-tidaknya nanti saya sampaikan ke Komisi IV bahwa pihaknya dapat menjadi pengawas PPDB. Jadi kalau seandainya pengawas itu ingin bermain ya tanggungjawab sendiri.

Oleh sebab itu tentu kita tidak akan membicarakan hal-hal yang negatif dalam PPDB ini tetapi tetap menuju kepada hal yang positif agar anak-anak yang akan masuk ini nanti mereka akan tergerus dengan pemikiran-pemikiran yang positif bukan yang negatif," paparnya.

Dali mengatakan, memang saat ini jalur yang digunakan masih mengacu ke jalur nasional yaitu zonasi 50 persen minimal. Kemudian ada jalur prestasi akademik dan non akademik nanti di Pergub akan ditegaskan kembali, kemudian jalur afirmasi yang direkrut dari Kartu Indonesia Pintar disiapkan kuota 15 persen di setiap sekolah

"Meskipun tidak memandang zonasi, sama dengan jalur prestasi dia berhak memilih kemana-mana, tapi alangkah baiknya dia memilih sesuai dengan zonanya supaya kalau kuota itu berlebih dia tidak kerepotan dengan arus zonasi itu," ujarnya.

"Kedua jalur afirmasi ini kan dari kalangan tidak mampu, kalau dia pilih sekolah lebih jauh maka nanti dikhawatirkan timbulnya keluhan baru tentang transportasi," ucapnya.

Terkhusus Kota Batam, Dali membeberkan terjadinya penolakan sebanyak lebih kurang tiga ribu calon peserta didik pada tahun lalu oleh sekolah negeri. Hal itu berdampak pada timbulnya permasalahan pendidikan di Kepri.

Kepada sekolah swasta Dali berharap kiranya dapat menjadi alternatif wadah mendidik dan mengajar para generasi penerus bangsa khususnya di Kepulauan Riau.

"Oleh sebab itu kita juga mengimbau kepada sekolah swasta agar bagaimana anak-anak bisa mudah masuk saran saya tekan lah biaya sekolah untuk lebih ringan sama dengan sekolah negeri,

Selanjutnya sebagaimana semangat Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru kedepan ini SMA/SMK dan sederajat lainnya akan dijadikan program wajib belajar 12 tahun sesuai konsep yang nantinya akan diupayakan sebagai kewajiban pembiayaan dari pemerintah untuk bebas biaya," ujarnya.

(Tribunbatam.id/Noven Simanjuntak)

Baca juga berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita tentang Kepri