Polresta Barelang Dukung PPKM Mikro di Batam, Resmikan 6 Posko Bersama Forkopimda

Dalam kegiatan itu, turut diberikan penyerahan skep pendirian posko PPKM oleh Wakil Gubernur yang didampingi oleh Forkopimda Kota Batam.

BUTUH Biaya Besar

Walikota Batam, Muhammad Rudi sebelumnya mengatakan, terdapat kendala dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di Batam.

"Perintah dari Mendagri pelaksanaan PPKM berskala mikro memang sudah lama. Kita tak berlakukan karena biaya operasionalnya besar," ujar Rudi, Senin (24/5/2021).

Setelah pihaknya mengkaji kebijakan ini, ternyata sangat bagus diterapkan di Batam walaupun biayanya cukup besar.

Pasalnya posko PPKM ini nantinya yang akan bertanggungjawab untuk mencegah, menangani, membina dan mendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 tingkat kelurahan.

"Saya kasih contoh, kalau ada dalam satu lingkungannya terpapar Covid-19.

Apabila ada posko PPKM tugasnya tinggal mengambil saja pasien itu," ujar Rudi.

Ia mengakui dalam waktu dekat Bapelkes dan Asrama Haji juga akan dijadikan posko PPKM, petugas PPKM yang akan bertanggungjawab.

"Dengan adanya PPKM ini, maka daerah akan bersih. PPKM per RT dan RW jalan, maka lingkungan itu akan sehat," katanya.

Lantas bagaimana biaya operasionalnya?

Pasalnya Petugas PPKM Berskala Mikro sudah memberikan waktu dan mengorbankan diri sehingga perlu biaya.

"Kalau kita tak kasih upah, anak isterinya dikasi makan apa? Nanti walikota yang dimarahi. Kita akan siapkan anggarannya," katanya.

290 Posko di Nongsa

Sebanyak 290 posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di Kecamatan Nongsa, Kota Batam telah terbentuk.