Breaking News:

Terganjal Status Lahan, Pemkab Karimun Temui Gubernur Kepri Terkait Bandara RHA

Lahan Bandara RHA Karimun saat ini masih berstatus milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau atau Bintan.Bupati Karimun ingin cepat diselesaikan

tribunbatam.id/Yeni Hartati
Foto suasana rapat yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Karimun terkait Bandara RHA sebelum keberangkatan ke Bintan, pada Selasa (25/5/2021). 

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) terus digesa Pemerintah Kabupaten Karimun.

Di antaranya dengan menemui Gubernur Kepri dan pejabat Pemerintah Kabupaten Bintan pada Selasa (25/5/2021) lalu.

Pertemuan tersebut membahas status lahan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) yang berada di Jalan Sungai Bati, Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

Pasalnya lahan Bandara RHA Karimun itu masih berstatus milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau atau atas nama Kabupaten Bintan.

Hal ini pula yang dirasa jadi kendala dan harus diselesaikan, sebelum pengembangan Bandara RHA dimulai.

Baca juga: Kejar Target, Gubernur Kepri Pimpin Rakor Pengembangan Bandara RHA Karimun

Bupati Karimun Aunur Rafiq menjelaskan, aset Bandara RHA pada mulanya merupakan milik PT Timah Tbk. Kemudian diserahkan kepada Bea dan Cukai.

Namun seiring berjalannya waktu, status lahan itu kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau saat itu.

“Bandara ini adalah aset kita, namun dulu diserahkan ke Kabupaten Kepulauan Riau. Oleh karena itu, kami bersama Pemkab Bintan akan menyepakati bahwa aset itu sudah diserahterimakan ke Karimun,” ucap Rafiq, seusai rapat pembahasan lahan.

Ia menambahkan, pertemuannya bersama Pemkab Bintan juga dihadiri Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Nantinya, setelah adanya penyerahan aset, pembangunan bandara terkait lahan bisa segera proses pengerjaan.

Halaman
12
Penulis: Yeni Hartati
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved