Breaking News:

Polemik TWK di KPK, Komnas HAM: Ada Dugaan Pelanggaran, Firli Bahuri Dipanggil Pekan Depan

Komnas HAM mengatakan mendapatkan keterangan yang selama ini tidak muncul di publik terkait alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tribunnews/Ilham Rian Pratama
Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri. Polemik TWK di KPK, Komnas HAM: Ada Dugaan Pelanggaran, Firli Bahuri Dipanggil Pekan Depan 

TRIBUNBATAM.id - KPK terus disorot bukan karena sedang menangani kasus korupsi tertentu.

Lembaga antirasuah jadi gunjingan kalangan pegiat antikorupsi ulah digelarnya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

TWK diikuti para pegawai KPK yang awalnya dinyatakan tak lolos sebanyak 75 pegawai.

Belakangan 51 orang dinyatakan tak bisa dibina dan akan dibebastugaskan dari KPK.

Mereka yang dibebastugaskan pun melawan dan mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM).

Komnas HAM sendiri mengatakan mendapatkan keterangan yang selama ini tidak muncul di publik terkait alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Gaji Rp 5 Juta per Bulan, Segini Tunjangan Ketua KPK, Capai Ratusan Juta Rupiah

Komisioner Komnas HAM RI M Choirul Anam mengatakan keterangan tersebut berpotensi menjadi karakter temuan baru dalam proses penyelidikan dugaan pelanggaran HAM terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dam alih status pegawai KPK.

"Kami juga dikasi satu keterangan yang menurut kami potensial menjadi karakter temuan baru.

Jadi, memang ada satu dinamika yang memang selama ini tidak muncul di publik," kata Anam di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Kamis (27/5/2021).

Anam berharap keterangan tersebut menjadi titik terang bagi publik serta bangsa dan negara untuk meletakkan tata kelola negara yang bebas korupsi.

Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri
Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri (ISTIMEWA)

"Semoga ini menjadi sesuatu yang terang bagi kita terang bagi publik dan terang bagi bangsa dan negara kita untuk meletakan tata kelola negara ini terbebas dari korupsi," kata Anam.

Untuk itu, kata Anam, ia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian terhadap peristiwa tersebut.

Baca juga: Vonis Kejam, 51 Pegawai KPK Terdepak Tak Lolos TWK: Kami Putih Memberantas Korupsi

"Sekali lagi kami mengatensi bahwa presiden memang harus memberikan atensi terhadap peristiwa ini.

Karena semata-mata ini hanya untuk kepentingan tata kelola negara kita yang lebih baik yang terbebas dari korupsi," kata Anam.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved