DPRD Batam Usulkan Pemekaran Dinas, Walikota : Kita tak Mau Terlalu Banyak Mandor!

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Walikota Batam menjawab usulan DPRD Batam terkait pemekaran Dinas atau Badan serta peleburan beberapa lembaga lainnya di Pemko Batam.

Rudi menyebut, usulan itu tidak bisa dilakukan terutama soal pemekaran Dinas atau Badan di lingkungan Pemko Batam.

Pasalnya, berdasarkan instruksi Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, organisasi perangkat daerah (OPD) harus diperkecil.

"Maunya pak Menteri, organisasi diperkecil. Kemarin suratnya sudah datang," ujar Rudi beberapa waktu lalu.

Tidak hanya eslon II seperti dinas dan badan, pejabat eslon III juga akan dirampingkan.

Bahkan, untuk pejabat eslon IV, akan dihapus.

Baca juga: JABATAN Ex-Offico BP Batam Digugat, Amri Bedu: Lanjutkan Pembangunan, 2024 Kita Evaluasi

Kecuali untuk pejabat eslon IV, yang memiliki kewenangan di tingkat kecamatan dan kelurahan. 

"OPD di Kabag diperkecil. Eslon IV saja mau dihilangkan. Kecuali di bawah camat dan lurah. Ini lagi kami persiapkan. Nanti tidak ada lagi pejabat eslon IV di dinas-dinas dan disekretariat (daerah)," kata Rudi. 

Sehingga ke depan, yang menjadi fokus di lingkungan Pemko Batam, penghapusan eselon IV.

Ke depan tidak ada lagi eselon IV kecuali di tingkat Camat.

Sementara untuk semua dinas dan lainnya tidak akan ada lagi eselon IV.

Hal ini merupakan perampingan yang diarahkan pusat. 

"Karena pusat maunya semua kerja. Jadi perlu perampingan (pejabat). Biar semua kerja, jadi hal ini harus kami lakukan ke depannya. Kita tidak mau juga terlalu banyak mandor. Kan bagus gitu, kerja semua," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam merekomendasikan agar bidang kebudayaaan dipisahkan dari pariwisata.

DPRD menilai kebudayaan bukan menjadi prioritas utama dalam pengembangan pariwisata di Batam.