DPRD Batam Usulkan Pemekaran Dinas, Walikota : Kita tak Mau Terlalu Banyak Mandor!

Hal ini terlihat dari kecilnya alokasi anggaran. 

Pansus memberikan rekomendasikan agar bidang kebudayaan dipisahkan dari pariwisata.

Berbeda dengan Disbudpar yang minta dimekarkan, Pansus LKPJ DPRD Kota Batam meminta peleburan Badan Pertanahan dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CTKR) Batam. 

Keberadaan OPD ini dinilai Pansus, tidak terlalu dibutuhkan oleh pemerintah kota Batam. Disamping itu, secara tugas dan fungsi OPD ini juga tidak terlalu signifikan. Sebab hanya menyangkut persoalan pertanahan di kota Batam. 

Sementara secara kewenangan untuk pengalokasian lahan adalah kewenangan dari BP Batam. Sehingga, Pansus merekomendasikan agar Dinas Pertanahan sebaiknya dilebur saja ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. 

Kondisi anggaran Dinas Pertanahan, setelah dilakukan refocussing anggaran. Alokasi anggaran untuk opd ini pada tahun 2020 hanya sebesar kuran lebih 600 juta.

"Menjadi sebuah pertanyaan, bila sekelas dinas hanya mengelola dana sebesar 600 juta-an, mau melakukan apa atau apa yang dapat dilakukan dengan dana segitu?," kata Mustofa. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)

*Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Batam