Breaking News:

KEPRI TERKINI

Pemprov Kepri dan Kejati Tandatangani Nota Kesepakatan Soal Pengawasan Dana Desa

Pemprov Kepri dan Kejati Kepri menandatangani nota kesepakatan terkait pengawasan pengelolaan dana desa tingkat provinsi, Kamis (17/6)

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati), Hari Setiyono seusai penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Pengawasan Terpadu Pengelolaan Dana Desa Tingkat Provinsi, Kamis (17/6/2021) 

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Pengawasan Terpadu Pengelolaan Dana Desa Tingkat Provinsi.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan negara sesuai dengan nawacita ketiga Presiden Joko Widodo.

Pembangunan desa yang diimplementasikan dengan adanya dana desa tentu membutuhkan pengawasan dan panduan pedoman sehingga dana desa tersebut dapat digunakan secara transparan dan tepat guna.

"Tentunya tidak ada kata lain bahwa dana desa ini harus dikelola secara maksimal dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah di desa dan pengembangan infrastruktur desa," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (17/6/2021).

Ansar mengakui, kendala utama di pengelolaan dana desa adalah kemampuan sumber daya manusia, sehingga banyak terjadi permasalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga ke pengawasan.

Baca juga: Gubernur Kepri Dukung SMKN 5 Tanjungpinang, Minta Output Siap Kerja

Untuk itu ia sangat mengapresiasi inisiatif Kejati Kepri untuk melalukan kesepakatan pengawasan dana desa.

"Harapan kita lebih lanjut ke depannya agar seberapa besarpun dana desa harus dimanfaatkan dan digunakan secara baik dan efisien.

Kita yakin dari desa yang sehat dan kuat akan lahir kecamatan yang kuat pula. Begitu seterusnya sampai negara yang kokoh dan kuat pula," tuturnya.

Di tahun 2021, Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana desa sebesar Rp 72 triliun. Untuk Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki total 275 desa, Pemerintah Pusat telah mengucurkan anggaran dana desa sebesar Rp 276,40 miliar, meningkat sebesar 2,23 persen dari tahun anggaran 2020.

Sementara itu, Kejati Kepri, Hari Setiyono menyebutkan, Kejaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 3 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, bahwa tugas dan fungsi kejaksaan di bidang intelijen adalah turut menjaga keamanan dan ketertiban umum antara lain turut menjaga peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

"Untuk itulah kami dari Kejaksaan merasakan perlu dilakukan pengawasan yang terintegrasi dengan Pemprov Kepri terhadap peruntukan penggunaan dana desa," ujar Hari.

Hari menambahkan, tujuan penandatanganan nota kesepahaman ini untuk memberikan payung hukum sebagai pedoman dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Kejati Kepri dan Pemprov Kepri dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa.

(Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Kepri

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved