Isu Presiden 3 Periode Ditampik Fadjroel Rachman: Jokowi Tegak Lurus

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Istana kembali mengingatkan mengenai wacana presiden tiga periode.

Wacana tersebut kini banyak diperbincangkan dan dipastikan bahwa isu lanjut tiga periode tidak benar.

Seperti diketahui, wacana presiden tiga perioden terus disoroti oleh publik baik di media sosial maupun dalam kehidupan nyata.

Pro dan kontra bermunculan.

Salah satunya datang dari Ketua Konstitusi dan Demokrasi Vei Junaidi yang mengkritik keras wacana mengamandemen UUD 1945 agar Jokowi menjadi presiden hingga tiga periode.

Istana menegaskan tak ada niatan sama sekali Presiden Joko Widodo lanjut sampai tiga periode.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap setia dan tegak lurus pada konstitusi UUD 1945 serta amant reformasi 1998.

Demikian disampaikan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, Rabu (23/6/2021).

Baca juga: Sebut Kepemimpinan Jokowi Mirip Jaman Orde Baru, Juru Bicara Presiden Peringatkan Rocky Gerung

"Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap reformasi 1998,"ungkap Fadjroel kepada Tribun Netwok.

Lebih lanjut disampaikan Fadjroel Rachman, Presiden Jokowi sangat tegas menolak wacana presiden 3 periode.

"Sesuai pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1 bahwa 'Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun."

"Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan'," kata Fadjroel.

Wacana presiden 3 periode makin bergulir setelah sebelumnya relawan Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 alias Jokpro mengumumkan dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bisa menjabat presiden tiga periode.

Jokpro menginginkan periode ketiga ini Jokowi bisa berdampingan bersama Prabowo sebagai Wakil Presiden.

Beberapa alasan disampaikan mengapa mereka mendukung Jokowi maju sebagai presiden untuk ketiga kalinya.

Penasihat Komunitas Jokpro 2024 M Qodari menilai, duet Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2024 bisa meringankan beban ongkos politik yang akan dikeluarkan.

Selain itu, nantinya pilpres akan berlangsung secara lebih terkendali, dan di tahun 2024 nanti Indoenesia tidak akan mengalami benturan lagi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menanggapi wacana masa jabatan presiden tiga periode, seiring isu amandemen UUD 1945.

"Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik, ya sikap saya enggak berubah."

"Janganlah membuat kegaduhan baru."

"Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi."

"Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden tiga periode."

"Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama," papar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/3/20201) lalu.

Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode, Jokowi: Ingin Tampar Muka Saya!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju wacana masa jabatan Presiden ditambah menjadi tiga periode dan dipilih oleh MPR.

"Kalau ada yang usulan tiga (wacana), menurut saya, satu ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan saya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Menurut Jokowi, sejak awal dirinya meminta amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dilakukan secara terbatas, terkait Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Tetapi, kenyataannya saat ini melebar ke wacana lain.

"Sekarang kenyataannya begitu kan? Presiden dipilih MPR, Presiden tiga periode. Jadi lebih baik, tidak usah amandemen," tutur Jokowi.

"Kita konsentrasi saja ke tekanan internal yang tidak mudah diselesaikan," sambung Jokowi.

Megawati: Yang Ngomong yang Kepengin

Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri angkat bicara terkait isu penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Dirinya menuding balik pihak yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menjadi presiden selama tiga periode.

"(Jokowi) berkeinginan katanya 3 periode."

"Yang omong itu yang kepengin sebetulnya."

"Siapa tahu suatu saat dia bisa 3 periode," kata Megawati dalam peluncuran buku 'Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam', yang disiarkan channel YouTube PDIP, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: Komentari Gelar Profesor Megawati, Politisi PDIP Minta Rocky Gerung dan Said Didu Tak Giring Opini

Menurut Megawati, tudingan terhadap Jokowi tersebut tidak berdasar.

Mengingat, menurut Megawati, presiden tidak bisa begitu saja mengubah isi UUD 1945 untuk menambah masa jabatan.

"Memang presiden bisa mengubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Kan tidak," ucap Megawati.

Megawati mengaku menyinggung hal itu karena dia justru ingin mendorong agar kader-kader PDIP yang duduk di eksekutif maupun legislatif, tak menyia-nyiakan waktunya selama menjabat.

Menurut Megawati, para kader PDIP harus banyak membaca buku sehingga pengetahuannya banyak.

Namun isi buku itu sebaiknya tak hanya dibaca, namun harus dipraktikkan di lapangan.

Dengan begitu, kader PDIP selalu aktif bekerja di tengfah rakyat.

"Kalian saya minta itu supaya aktif."

"Seperti Hendy (Wali Kota Semarang). Kalau mau jadi wali kota, mau apa kamu? Mau cari kekayaan, kekuasaan, ketenaran? Berhenti lah."

"Paling dua periode selesai, tak ada lagi bisa lebih dari dua periode," tutur Megawati.

Dirinya menyebut tugas utama sebagai kader PDIP adalah memperjuangkan nasib rakyat. (Fransiskus Adhiyuda)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Isu Presiden 3 Periode, Fadjroel Rachman: Jokowi Tegak Lurus UUD 1945 dan Setia Reformasi 1998