Breaking News:

NEWS WEBILOG

Lamidi Diangkat Jadi Sekdaprov Kepri, Mengapa Harus Lamidi?

Pengangkatan Lamidi sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri membuat kaget banyak pihak Rabu (23/6/2021).

Penulis: Ichwan Nur Fadillah | Editor: Tri Indaryani
ISTIMEWA
'Ngobrol Politik' dalam Tribun News Webilog bersama mantan anggota panitia pemilihan Sekdaprov Kepri, Zamzami A. Karim dan mahasiswa S3 University Tun Hussein Onn Malaysia, Robby Patria. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pengangkatan Lamidi sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri membuat kaget banyak pihak Rabu (23/6/2021).

Sejumlah pihak meyakini, pengangkatan Lamidi tak terlepas dari unsur politis di dalamnya.

Mengingat, Lamidi juga pernah menjabat sebagai Sekda saat Ansar Ahmad masih berstatus Bupati Bintan.

Untuk mengupas alasan mengapa harus Lamidi, Tribun Batam pun mencoba untuk menggelar 'Ngobrol Politik' dalam Tribun News Webilog bersama mantan anggota panitia pemilihan Sekdaprov Kepri, Zamzami A. Karim dan mahasiswa S3 University Tun Hussein Onn Malaysia, Robby Patria.

Dimoderatori oleh Manager Liputan Tribun Batam, Thomas Tonek Thomlimah Limahekin, obrolan pun berjalan menarik.

"PLH itu pelaksana harian, biasanya ditunjuk pejabat yang belum memenuhi syarat-syarat secara formal untuk diangkat sebagai pejabat definitif. Jadi PLH ini adalah jabatan yang diberikan kepada pejabat birokrasi untuk menduduki jabatan yang belum memenuhi syarat-syarat formal. Hanya bertugas secara administratif tidak membuat kebijakan mendasar," ujar Zamzami menjawab pertanyaan Tribun Batam.

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), jabatan sekda ini biasanya melalui proses open bidding berdasarkan merit system.

Baca juga: Ratusan Atlet Panahan Tiba di Batam, Langsung Dipakaikan Tanjak

"Secara formalnya, jabatan sekda ini untuk di provinsi pejabat eselon I. Cara itu menjadi cara paling utama yang harus dilakukan. Artinya, pejabat yang dipilih atau akan dilantik pejabat sudah diukur berdasarkan kompetensi profesinya," jelasnya lagi.

Hal ini, lanjut dia, berbeda dengan spoil system. Di mana, pengangkatan biasanya berdasarkan kedekatan.

"Oleh karena itu, berdasarkan UU ASN, itu memang menuntut agar pejabat yang dilantik tidak seperti dulu. Harus melalui jalur open budding. Dibentuklah panitia berdasarkan unsur-unsur luar," ungkapnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved