Breaking News:

ANAMBAS TERKINI

Pendapatan Daerah Anambas 2020 Terealisasi Rp 8,7 Miliar

Bupati Anambas Abdul Haris menyebut, dari target pendapatan daerah Rp 8,9 miliar pada 2020, hingga akhir tahun terealisasi sebesar Rp 8,7 M atau 96,4%

Penulis: Rahma Tika | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Rahma Tika
Bupati Anambas Abdul Haris menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 di Aula Lantai I, Gedung DPRD Anambas, Jumat (25/6/2021) 

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Pendapatan daerah Anambas 2020 dianggarkan sebesar Rp 8,9 miliar. Namun hingga akhir 2020, terealisasi sebesar Ro 8,7 miliar atau sekitar 96,4 persen.

Hal ini disampaikan Bupati Anambas Abdul Haris saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 di Aula Lantai I, Gedung DPRD Anambas pada Jumat (25/6/2021).

Abdul Haris mengatakan, tahun anggaran 2020 merupakan tahun keenam Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengimplementasikan penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.

Penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual ini meliputi 7 komponen yaitu laporan realisasi anggaran laporan perubahan saldo anggaran lebih neraca laporan operasional laporan arus kas laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2020 berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKPD pemerintah kepulauan Anambas tahun 2020.

Baca juga: Bupati Abdul Haris Tak di Tempat, Rapat Paripurna di DPRD Anambas Terpaksa Ditunda

Baca juga: Bupati Anambas Hadiri Rapat Asistensi Inisiasi Kesepakatan Kerja sama Daerah di Batam

Ia melanjutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terhadap laporan keuangan Pemkab Anambas tahun anggaran 2020, Pemkab Anambas masih dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Karena keterbatasan waktu, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 harus segera dilaksanakan bersama untuk mengantisipasi agar tidak terjadi keterlambatan dalam penetapan peraturan daerah," kata Haris.

Karena itu, jika penetapan tidak tepat waktu maka akan berimplikasi terhadap penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

"Karena laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah merupakan salah satu lampiran rancangan peraturan daerah," tegas Haris.

Haris meminta agar pelaksanaan pembahasan untuk penyempurnaan rancangan peraturan daerah segera dilaksanakan dan tepat waktu.

(Tribunbatam.id/Rahma Tika)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Anambas

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved