Biodata John Wilil Cawabub Yalimo, Tak Bisa Tahan Aksi Massa Bakar 7 Kantor
Inilah biodata John Wilil, Calon Wakil Bupati (Cawabub) Yalimo yang tak bisa tahan aksi massa untuk membakar 7 kantor di kawasan tersebut.
Kemudian pindah menjadi Ketua Partai Pelopor Kab Jayawijaya.
Terakhir, dia berlabuh ke PKS sebagai Ketua Partai PKS Kabupaten Jayawijaya dan Ketua Partai PKS Kabupaten Yalimo.
Sementara karier profesionalnya berawal dari menjadi guru di SMA YPPK ST Thimas Wamena.
Lalu pindah sebagai guru SMA YPPGI.
Baru, tahun 2004 dia menjadi anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Anggota DPRD Kabupaten Yalimo dan menjadi Anggota DPRP Provinsi Papua.
Putusan MK
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mendiskulifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 1 Erdi Dabi dan John Wilil.
Adapun putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan yang disiarkan secara daring, Selasa (29/6/2021).
"Menyatakan diskualifikasi calon bupati Erdi Dabi dan Pasangan Calon Bupati Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1," kata Anwar.
Terkait hal ini, John Wilil mengaku tak bisa menahan emosi massa.
"Saya sebenarnya sudah menahan masyarakat, tapi kemarahan masyarakat sangat besar, sudah dua kali menang mutlak tapi selalu dipermasalahkan," katanya.
Keputusan MK nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 itu di ajukan rivalnya, Lakius Peyon – Nahum Mabel.
John Wilil menyebut Keputusan MK hari ini bukan menyangkut pelanggaran Pilkada di Kabupaten Yalimo, melainkan tindak pidana.
"MK bukan urus pidana tapi urus perkara. Apalagi pasangan saya dan Erdi Dabi sudah diputuskan bebas dari tuntutan hukum, bahkan sudah menjalani penahanan selama 4 bulan," kata John kepada awak media ketika dikonfirmasi Tribun-Papua.com dari Jayapura, Selasa (29/6/2021) malam.
Dia menyebutkan, keputusan ini menyebabkan terjadinya masalah baru antar masyarakat di Kabupaten Yalimo.
"Kamis, saya akan bertemu Wakil Presiden di Jakarta, dan memberi sikap penolakan atas kelompok pendukung yang berimbas pada pembakaran fasilitas pemerintahan," ujarnya.