Breaking News:

LINGGA TERKINI

Pilkades Serentak di Lingga, Wabup Neko Minta Seluruh Pihak Bersaing secara Adil

Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy mengimbau seluruh pihak yang terlibat di Pilkades Serentak agar melaksanakan tugas secara netral

Penulis: Febriyuanda | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Pilkades Serentak di Lingga, Wabup Neko Minta Seluruh Pihak Bersaing secara Adil. Foto Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy 

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan segera berlangsung pada 21 Juli 2021.

Setidaknya ada 75 desa dari 13 Kecamatan se-kabupaten Lingga yang akan menyelenggarakan Pilkades tahun ini.

Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy mengimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam pilkades, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten untuk dapat melaksanakan tugasnya secara netral.

Ia melanjutkan, agar semua pihak tidak mengaitkan dengan kondisi politik aktif dan kepartaian, serta patut menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi, saat penyelenggaraan Pilkades.

“Siapa pun kepala desa yang terpilih itu adalah pilihan masyarakat di desa. Jangan dikait-kaitkan dengan kondisi politik yang ada.

Baca juga: Pilkades 2021 - KPU Bintan Serahkan DPT ke Dinas PMD untuk Dua Desa

Baca juga: Pilkades di Lingga 2021 Diikuti 75 Desa, DPMD Hibahkan Dana Rp 25 Juta Per Desa

Bersaing secara fair dan kembali berangkulan setelah Pilkades,” kata Neko kepada wartawan, Senin (5/7/2021).

Neko lalu meminta kepada masyarakat di desa, jika ada oknum yang mengerahkan kelompok-kelompok tertentu di luar dari desa, dan mengarahkan ke calon tertentu di desa secara politik aktif atau politik kepartaian, agar disampaikan ke publik.

“Kepala desa yang ikut bertarung itu, wajib mengundurkan diri dari Parpol dan organisasi politik lainnya, apalagi kalau sudah terpilih nanti mereka wajib netral,” ujarnya.

Pria yang baru menginjak usia 34 tahun ini mengatakan, siapa pun yang terpilih menjadi kepala desa nanti, secara birokrasi dan struktur kepemerintahan adalah bawahan dari Bupati, Wakil Bupati dan pejabat setingkatnya.

“SK mereka diterbitkan oleh bupati, meskipun pemilihannya langsung dan DD dan ADD, mereka nanti juga atas persetujuan pejabat terkait, mulai dari camat hingga dinas PMD,” terangnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved