Breaking News:

Antisipasi Pemalsuan, Bandara Terapkan Cek Sertifikat Vaksinasi Digital

Pilot project kita lakukan 5 - 12 Juli untuk penerbangan Jakarta - Bali dan sebaliknya, sertifikat vaksinasi dan sertifikat PCR bisa dilakukan digital

Editor: Rimna Sari Bangun
KOMPAS.COM
Ilustrasi. Suasana di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Sejak pemerintah menerapkan PPKM Darurat Jawa Bali sejak Sabtu (3/7) lalu, Kemenhub sudah mengeluarkan aturan baru perjalanan domestik, terutama untuk perjalanan jauh.

Pelaku perjalanan wajib memiliki kartu vaksin dan PCR atau tes antigen mulai Senin (5/7) untuk semua moda transportasi. 

Terkini, pemerintah juga sudah memulai uji coba pengecekan sertifikat vaksinasi dan PCR dengan sistem barcode sebagai syarat perjalanan bagi penumpang pesawat udara mulai Senin (5/7).

Baca juga: Kartu Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Travel Corridor Arrangement, Sandiaga: Wajib Karantina 8x24 Jam

Pilot project tersebut dilakukan pada penerbangan Jakarta - Bali dan sebaliknya.

"Pilot project kita lakukan 5 - 12 Juli untuk penerbangan Jakarta - Bali dan sebaliknya, bahwa sertifikat vaksinasi dan sertifikat PCR bisa dilakukan secara digital," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikindalam keterangan persnya beberapa waktu lalu.

Keputusan tersebut diambil, setelah pihaknya menerima masukan dari pihak maskapai atas kejadian pemalsuan kertas hasil tes PCR COVID-19.

"Kami di Kementerian Kesehatan mendapat masukan dari maskapai penerbangan, juga dari para operator bandara agar bisa prosesnya disederhanakan. Dan kalau bisa dibuat menjadi digital agar tidak ada pemalsuan," ungkap mantan wamen BUMN ini.

Baca juga: Ini 5 Aset Kripto yang Bakal Bersinar di Pekan Kedua Juli 2021

Ia menerangkan, data terkait vaksinasi telah diintegrasikan ke Angkasa Pura sehingga setiap orang yang akan check in di Angkasa Pura 2 bisa menunjukkan scan barcode dari aplikasi pedAnulilindungi atau memasukkan NIK.

Kemudian juga untuk hasil tes PCR, Budi melanjutkan ada 743 laboratorium yang sudah terkoneksi di Kementerian Kesehatan.

"Dengan demikian diharapkan prosesnya bisa menjadi lebih efisien cepat dan aman terhindar dari pemalsuan," terangnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved