PPKM Mikro di Kepri dan Protes Masyarakat

TB : Bagaimana Pemerintah Daerah mengantisipasi dan memberikan solusi kepada masyarakat yang mengeluh terkait kelesuhan ekonomi ditambah pemberlakuan PPKM lagi? Apakah ada bantuan dari pemerintah kepada masyarakat?

TY : Pemerintah tidak melakukan pelarangan menutup paksa, namun hanya melakukan pembatasan saja, seperti jam malam hingga pukul 20.00 WIB saja, sehingga tidak ada aktivitas dijam malam lagi.

Pemerintah tidak pernah menutup pasar, tetapi mohon penjual maupun pembeli tolong gunakan masker, restoran silahkan buka tetapi ada pembatasan dan protokol kesehatan Covid-19. Untuk bantuan pasti ada, seperti contoh, saat ini masyarakat yang dikarantina 1000 orang, Wali Kota Batam dengan senang hati membantu dengan memberikan makan secara gratis dll .

TB : Pemberlakuan PPKM di Kepri ini bertahan sampai kapan? Apakah sampai jumlah kasus Covid-19 di Kepri kembali melandai seperti dulu?

TY : Tentu yang menjawab adalah masyarakat, mereka yang terpapar saat ini adalah mereka yang lalai. Untuk itu mulai sekarang saling mengingatkan agar tetap menjaga kesehatan Covid-19. Jika Covid-19 ini hilang maka kita akan kembali hidup normal lagi. Kendati demikian Pemerintah wajib hadir dan akan mengontrol hal ini.

TB : Nah, kapan kira-kira kasus Covid-19 di Kepri kembali melantai apa pesan kepada masyarakat yang saat ini selalu mengharapkan Corona ini segera berakhir?

TY : Untuk menurunkan bahkan meniadakan Covid-19 ini maka betul-betul kita tegakkan protokol kesehatan, masker bukan untuk melindungi kita saja tetapi untuk melindungi orang lain, serta keluarga kita. Ketika lalai maka virus akan masuk. Ayo kita harus mau menegur atau mengingatkan siapapun dihadapan kita yang tidak menggunakan masker tolong tegur secara halus. Kalau kita tidak berani berarti kita tidak siap berperang.

Wawancara eksklusif Tribun Batam bersama Ervina :

TB : Bu Doktor, belakangan selalu ada pendapat meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan pemberantasan Covid-19 tetapi secara serentak memperhatikan perekomian masyarakat. Bagaimana pendapat dan posisi ibu terkait hal tersebut. Bisa berikan pendapat ibu?

EN : Memang pemberantasan Covid-19 dan pemulihan perekonomian atau perhatian pemerintah terhadap perekonomian, keduanya saat ini merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan karena dimasa kondisi pandemi seperti ini. Kita tau efek dari adanya Covid-19 ini, cukup berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian. Khususnya di Kepri sendiri tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan satu juga masih mengalami kontraksi sebesar 1,19 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski kondisi ini relatif lebih baik dibandingkan dengan triwulan ke empat dari 2020 yang kontraksinya mencapai 4.46 persen. Sehingga sangat diharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus pada pemberantasan Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi meski sudah dialokasikan dana untuk program pemulihan ekonomi nasional, namun belum berjalan secara efektif.

TB : Selama ini pemerintah selalu mengambil kebijakan untuk membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan. Apakah skema kebijakan seperti itu masih relevan pada tahu kedua Covid-19 menyerang negeri ini dan akan tetap diterapkan sampai beberapa tahun ke depan dalam rangka memulihkan dampak Covid-19?

EN : Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, penanganan Covid-19 banyak menyedot dana pemerintah. Kementerian keuangan mencatat realisasi anggaran untuk pemulihan ekonomi sampai dengan 25 Juni 2021 itu penyaluran dana pemilihan ekonomi nasional sudah mencapai Rp 237.54 triliun atau setara dengan 34 persen dari anggaran yang disediakan untuk pemulihan ekonomi nasional.

Artinya masih ada sisa dan anggaran kurang lebih Rp 491.89 triliun yang bisa digunakan hingga akhir tahun 2021 ini. Meski kita tahu Pemerintah sudah memberikan bantuan berupa UMKM, BPJS kesehatan namun semua belum efektif. Ketidak efektifan tersebut seperti penyaluran itu terkadang sifatnya tidak kontinyu, artinya BLT itu diberikan ada masyarakat yang dapat Rp 600 ribu, dan periode berikutnya berkurang jadi Rp 300 ribu. Besaran angka yang seperti itu, saya rasa tidak cukup untuk membuat masyarakat tadi bisa memenuhi kebutuhan hidup, karena bantuan tersebut hanya bersifat jangka pendek. Sehingga tidak bisa menggerakkan usaha produktif di masyarakat.

TB : Covid-19 membuat negara harus menggelontorkan banyak uang untuk proses perawatan pasien dan bantuan kepada masyarakat. Bahkan keuangan negara sampai defisit dan utang negara bahkan melonjak naik. Nah, apa dampak ini bagi negara di waktu yang akan datang dalam upaya memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat?

EN : Iya benar, penanganan Covid-19 memerlukan banyak biaya, untuk anggaran bagian kesehatan khusus penanganan Covid-19 tahun 2021 mencapai Rp 172.82 triliun dan secara keseluruhan mencapai Rp 699.43 triliun. Nah sehingga keuangan negara saat ini kondisinya devisit. Kondisi ini tidak hanya dilakukan oleh Indonesia namun di alami juga oleh beberapa negara di dunia. Ini juga terdampak bagi negara karena pembiayaan Covid-19 juga berasal dari sumber APBN tentu ada konsekuensi yang akan kita bayarkan dan bisa menyebabkan utang negara. Untuk itu kedepan diharapkan agar pemerintah bisa meningkatkan penerimaan negara salah satunya yakni dari sektor pajak.