Suara Dewan saat PPKM Darurat dan Mikro di Kepri, 'Jangan Buat Kalut Masyarakat'

Namun yang jelas apapun yang dilakukan pemerintah hanya semata-mata untuk kebaikan masyarakat," ucapnya dalam News Webilog Tribj Batam, Rabu (7/7).

Ia pun meminta tangan dingin pemerintah dalam menyikapi hal ini.

Baca juga: Ada PPKM Darurat, Ini Aturan Soal Salat Idul Adha dan Kurban di Kepri

Baca juga: Vonis Hakim Pelanggar PPKM Darurat: Penjarakan Saja Pak, Saya Tak Punya Uang Untuk Bayar Denda

Dia mengharapkan pemerintah agar lebih menyesuaikan aturan dengan kondisi daerah masing-masing.

Dari 11 aturan PPKM mungkin beberapa poin tidak bisa diterapkan dan beberapa point lainnya bisa diterapkan.

"Nah ini yang harua disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing," sebutnya.

Anggota DPRD Kepri lainnya, Lis Darmansyah menilai Penanganan Covid sudah cukup bagus.

Hanya saja pemerintah menurut pria yang pernah menjabat Walikota Tanjungpinang ini masih belum maksimal diterapkan di lapangan.

Ia pun meminta bentuk regulasi yang telah dibuat dapat diaplikasikan dengan kondisi di lapangan.

"Kepala daerah jangan membuat kalut maayarakat.

Memang benar aturan harus dilaksanakan, tetapi pemerintah harus berpikir jika aturan diterapkan apa dampak dari aturan tersebut.
Apakah pemerintah sudah menerima atau mengakomodir dampak yang terjadi," katanya.

Ia mencontohkan penerapan PPKM Mikro yang terjadi pada sejumlah daerah di Kepri.

Semua kegiatan masyarakat dibatasi sebagai dampak dari kebijakan ini.

Dengan dilakukannya pembatasan kegiatan masyarakat, apakah pemerintah siap dalam membantu ekonomi masyarakat yang kegiatannya dibatasi.

"Contoh kecilnya lah, saat ada anggota keluarga yang terpapar covid-19.

Apakah pemerintah benar-benar memikirkan kebutuhan keluarga tersebut.