Buntut Kasus Rafael Malalangi, IPW Desak Kapolri Copot Panitia Seleksi Bintara Polri 2021
Indonesia Police Watch (IPW), meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot panitia seleksi Bintara Polri 2021 gegara kasus Rafael Malalangi
Rafael kini berada di peringkat 23 yang artinya dinyatakan tidak lolos.
Kendati demikian, pihaknya memutuskan untuk juga turut meloloskan Rafael Malalangi.
Hal itu setelah Kapolda Sulut dan Kapolri sepakat mengambil jalan tengah untuk dapat menambah kuota agar nama Rafael tetap dapat ikut masuk Casis Bintara Polri 2021.
"Sehingga bapak Kapolri mengambil kebijakan untuk menambah kuota Pabanrim Polres Minsel menjadi 23 orang," tukasnya.
IPW Desak Copot Panitia Seleksi
Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW), meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot panitia seleksi Bintara Polri 2021 buntut human eror salah input nilai kasus Rafael Malalangi di Polda Sulawesi Utara.
"Kapolri harus mencopot penanggungjawab seleksi penerimaan Bintara Polri 2021 di Polda Sulut karena kecerobohan tim seleksi yang tidak cermat dan tidak profesional sehingga mempermalukan institusi Polri," kata Plt Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso saat dikonfirmasi, Sabtu (31/7/2021).
Baca juga: Viral Kasus Calon Bintara Polri Rafael Malalangi, Polri Periksa Panitia Seleksi Calon Siswa Bintara
Menurutnya, penanggung jawab penerimaan seleksi bintara Polda Sulawesi harus diproses secara etik.
Karena, kasus ini telah membuat kegaduhan dan kecurigaan publik atas seleksi Bintara Polri 2021.
"Sebab, dibalik fenomena ini, memperlihatkan kalau penerimaan anggota bintara itu ada masalah dan menyimpang dari prinsip betah. Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis yang dianut Polri dalam melakukan rekrutmen anggota Polri," ungkapnya.
Tak hanya itu, kata dia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus memerintahkan Propam Polri melakukan investigasi bersama pihak eksternal seperti Kompolnas.
Guna untuk memeriksa secara komprehensif hasil seleksi penerimaan Bintara Polri.
"Hasil pemeriksaannya, diumumkan secara transparan pada publik. Termasuk, bila ada permainan dan unsur KKN dalam seleksi calon Bintara Polri tersebut," jelasnya.
"Pemeriksaan juga harus dilakukan menyeluruh atas semua hasil seleksi untuk bisa mengambil penilaian bahwa peserta-peserta yang dinyatakan lulus memang memenuhi syarat kelulusan," sambungnya.
Sugeng menyatakan cara ini sekaligus dapat menepis prasangka-prasangka buruk di masyarakat bahwa dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri pada semua jenjang dan level tidak ada unsur KKN.
Baca juga: Rafael Malalangi Akhirnya Dinyatakan Lulus Calon Bintara 2021 Sesuai Persetujuan Kapolri: Puji Tuhan