Desak Kapolri Copot Panitia Seleksi Bintara Polri 2021, IPW: Kasus Rafael Bukti Kecerobohan
IPW meminta Polda Sulawesi mengusut siapa penanggung jawab seleksi Bintara Polri 2021 dan harus diproses secara etik.
lihat foto
JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Kasus hilangnya nama Rafael Malalangi dari daftar penerimaan Bintara Polri 2021 mengundang perhatian banyak pihak.
Padahal, Rafael Malalangi sebelumnya dinyatakan lulus dalam Seleksi Bintara Polri 2021.
Hilangnya nama Rafael Malalangi pun menimbulkan berbagai spekulasi.
Pihak yang ikut menyoroti kasus Rafael Malalangi adalah Indonesia Police Watch (IPW).
Bahkan IPW meminta Kapolri mencopot penanggungjawab seleksi penerimaan Bintara Polri 2021.
Menurutnya, kasus Rafael Malalangi bukti kecerobohan dan memalukan instansi Polri.
"Kapolri harus mencopot penanggungjawab seleksi penerimaan Bintara Polri 2021 di Polda Sulut karena kecerobohan tim seleksi yang tidak cermat dan tidak profesional sehingga mempermalukan institusi Polri," kata Plt Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso saat dikonfirmasi, Sabtu (31/7/2021).
Hilangnya nama Rafael Malalangi disebut karena human eror salah input nilai.
Sugeng menilai penanggung jawab harus bertanggungjawab atas kasus ini.
IPW meminta Polda Sulawesi mengusut siapa penanggung jawab seleksi Bintara Polri 2021 dan harus diproses secara etik.
"Sebab, dibalik fenomena ini, memperlihatkan kalau penerimaan anggota bintara itu ada masalah dan menyimpang dari prinsip betah. Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis yang dianut Polri dalam melakukan rekrutmen anggota Polri," ungkapnya.
Tak hanya itu, kata dia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus memerintahkan Propam Polri melakukan investigasi bersama pihak eksternal seperti Kompolnas.
Baca juga: Fakta-fakta Anak Pedagang Sayur di Batam Lulus Masuk AKPOL, Ini Sosok Gabriel Situmorang
Baca juga: Sosok Kapolda Sulut Irjen Nana Sudjana, Turun Tangan Selesaikan Masalah Rafael Malalangi
Guna untuk memeriksa secara komprehensif hasil seleksi penerimaan Bintara Polri.
"Hasil pemeriksaannya, diumumkan secara transparan pada publik. Termasuk, bila ada permainan dan unsur KKN dalam seleksi calon Bintara Polri tersebut," jelasnya.
"Pemeriksaan juga harus dilakukan menyeluruh atas semua hasil seleksi untuk bisa mengambil penilaian bahwa peserta-peserta yang dinyatakan lulus memang memenuhi syarat kelulusan," sambungnya.
Sugeng menyatakan cara ini sekaligus dapat menepis prasangka-prasangka buruk di masyarakat bahwa dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri pada semua jenjang dan level tidak ada unsur KKN.
