Lelang Kelola Air di Batam, Ketua BPKN RI: Jangan Ada Swastanisasi Air

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Lelang Kelola Air di Batam hingga kini masih terus berlanjut.

Setelah sempat ditunda, Badan Pengusahaan atau BP Batam akhirnya mengumumkan hasil prakualifikasi perihal lelang tersebut, Kamis (12/8) lalu.

Ada dua perusahaan/konsorsium yang tidak lolos, antara lain PT Adhya Tirta Batam dan Konsorsium PT Tritech Batam International - PT Traya Tirta Makasar - PT Enersteel.

Sejumlah pihak pun tak tinggal diam.

Beberapa di antaranya memberi atensi serius perihal kompetensi operator air di Batam ke depannya.

Mengingat, banyak keluhan masyarakat terhadap pengelolaan dan pelayanan selama masa transisi dilakukan.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia, Rizal E. Halim menyampaikan, pihaknya berharap agar pengelolaan air bersih di Batam dapat dimaksimalkan.

Apalagi perihal pengusahaan air di tiap daerah juga telah diatur ketat oleh pemerintah melalui dalam Undang-Undang (UU) Sumber Daya Air.

"Yang pertama, tentu tidak boleh ada swastanisasi air.

Caranya, pemerintah harus bekerja sama dengan swasta atas nama pemerintah dalam mendistribusikan air.

Bahkan, seorang presiden pun tak bisa memutus sumber air karena itu dilindungi," tegas Rizal saat dihubungi Tribun Batam.

Lalu, ia juga meminta agar pengelola air bersih ke depannya dapat memperhatikan betul pelayanan terhadap konsumen.

Mulai dari standar harga, pengelolaan, sampai ke kualitas atau mutu air.

"Hak-hak konsumen harus diperhatikan. Sehingga pengusahaan air dengan konsesi ini tidak merugikan dan menciderai UU Nomor 8 Tahun 1999," ungkapnya lagi.

Ia mengakui, BPKN sendiri telah menerima aduan masyarakat perihal pengelolaan air di Batam.

Baca juga: BPKN Sorot Tata Kelola Pengusahaan Air di Batam

Baca juga: Batam Siapkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Waduk, Rudi: Kami Pastikan tak Ganggu Kualitas Air