Breaking News:

OTT KPK di Probolinggo, Ali Fikri: Ada Beberapa Pihak, Tim KPK Masih Bekerja

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga membenarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Probolinggo, Jawa Timur.

(Dokumentasi/Biro Humas KPK)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Probolinggo, Jawa Timur. Foto diambil dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). 

Selanjutnya nanti akan kami release," ujar Ghufron.

Kinerja KPK pun sebelumnya mendapat kritik dari Mantan Ketua KPK, Abraham Samad.

Menurutnya, ketua KPK Firli Bahuri penuh kontroversial dan kontradiktif, serta cenderung tak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Pernyataan ini merespons Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang mengatakan pengumuman tersangka dilakukan berbarengan upaya penahanan.

Alasan Alex yaitu semata-mata demi melindungi hak asasi manusia (HAM) tersangka korupsi.

"Menurut saya kebijakan pimpinan KPK sekarang ini semua penuh dengan kontroversial, kontradiktif dan cenderung justru tidak mendukung pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu," kata Abraham kepada Tribunnews.com, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Breaking News: KPK Tangkap Wali Kota Cimahi Dalam Operasi Tangkap Tangan atau OTT

Baca juga: Ombudsman Kepri Koordinasi ke KPK, Soroti Kebijakan Penundaan Bayar UWT di Batam

Dulu Koar-koar Hukum Mati Koruptor, Korupsi Bansos Rp17 Miliar Dituntut hanya 11 Tahun Penjara. Edhy Prabowo (kiri) dan Juliari Batubara, mantan menteri pada periode kedua kepemimpinan Presiden jokowi yang terjerat kasus korupsi. Ketika ditangkap KPK, Wamenkumham mewacanakan hukuman mati, tapi KPK tuntut lain dan majelis hakim vonis lain.
Dulu Koar-koar Hukum Mati Koruptor, Korupsi Bansos Rp17 Miliar Dituntut hanya 11 Tahun Penjara. Edhy Prabowo (kiri) dan Juliari Batubara, mantan menteri pada periode kedua kepemimpinan Presiden jokowi yang terjerat kasus korupsi. Ketika ditangkap KPK, Wamenkumham mewacanakan hukuman mati, tapi KPK tuntut lain dan majelis hakim vonis lain. (Tribunnews.com)

Padahal, dikatakan Abraham, sebenarnya justru KPK yang melanggar HAM, yaitu dalam proses pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai lembaga antirasuah.

Terlebih, setelah dinonaktifkannya sejumlah pegawai akibat TWK.

KPK disebut Abraham tidak bernyali lagi dalam pemberantasan korupsi, operasi tangkap tangan (OTT) sepi dan nihil prestasi.

"Padahal sebenarnya justru KPK yang melanggar HAM dalam proses TWK, yang memberhentikan 75 pegawai KPK yang punya integritas kuat menurut Komnas HAM," katanya.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved