Breaking News:

KEPRI TERKINI

Masyarakat Pesisir Jadi Isu Utama di Rakor GTRA Terintegrasi Kepri, Ini Kata Gubernur

Pemukiman di atas perairan pesisir menjadi salah satu isu utama yang diangkat dalam rakor GTRA yang diinisiasi Kanwil ATR/BPN Kepri

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Terintegrasi Provinsi Kepri Tahun 2021 di Lagoi secara virtual, Rabu (1/9/2021) 

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Djalil ingin semua pemangku kepentingan mengubah pola pikir khususnya pengambil kebijakan.

Itu terkait masyarakat tradisional yang tinggal di atas air dan tidak dapat memperjuangkan hak atas asetnya karena terbentur aturan.

"Kehadiran negara salah satu fungsinya adalah mensejahterakan rakyat. Kita harus dapat memberikan diskresi-diskresi khusus untuk pemberian hak terhadap masyarakat yang tinggal di sisi perairan yang selama ini hak asetnya tidak sejelas masyarakat yang tinggal di wilayah daratan," kata Menteri Sofyan yang hadir secara virtual pada Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Terintegrasi Provinsi Kepri Tahun 2021 di Lagoi, Rabu (1/9/2021).

Pemukiman di atas perairan pesisir merupakan salah satu isu utama yang diangkat dalam rakor yang diinisiasi Kanwil ATR/BPN Kepri.

Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Terintegrasi Provinsi Kepri Tahun 2021 di Lagoi secara virtual, Rabu (1/9/2021)
Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Terintegrasi Provinsi Kepri Tahun 2021 di Lagoi secara virtual, Rabu (1/9/2021) (tribunbatam.id/istimewa)

Isu lainnya juga membahas terkait pelepasan kawasan hutan, penataan aset pulau-pulau kecil terluar dan permasalahan transmigrasi di Natuna, Lingga dan Anambas.

Menteri Sofyan ingin agar rakor ini dapat menghasilkan solusi-solusi atas permasalahan laten masyarakat yang tinggal di atas air di Kepri. Lantaran tidak memiliki hak atas asetnya.

"Dengan kejelasan hak aset, akan memberikan akses perbankan yang juga akan membuka potensi peningkatan kesejahteraannya," ujar Menteri Sofyan.

Baca juga: Perjuangan Warga Desa Lancang Kuning Bintan Dapat Sertifikat Tanah Berbuah Manis

Baca juga: Wakil Menteri ATR Resmikan Desa Lancang Kuning Bintan Jadi Kampung Reforma Agraria

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas atensi Menteri ATR/BPN, Kepala Kantor Staf Presiden, Wakil Menteri ATR/BPN, jajaran Kementerian Lembaga yang ikut andil dalam Rakor GTRA Terintegrasi ini.

"Rakor GTRA Terintegrasi dan Diskusi Publik Road To Wakatobi ini merupakan komitmen kita dalam penyelesaian segala permasalahan hak aset masyarakat yang ada di Provinsi Kepri" ujar Ansar.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat Kepri sebagian besar berasal dan bermukim di wilayah pesisir. Mereka termasuk bagian dari bangsa Indonesia yang perlu diakui eksistensinya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved