Breaking News:

KEPRI TERKINI

Nasib Retribusi Labuh Jangkar Kepri, Jumaga Nadeak: Kita Akan Intervensi

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak bereaksi pasca Kemenhub mengeluarkan surat sakti terkait retibusi labuh jangkar Kepri.Pihaknya menyebut akan intervensi

Penulis: Muhammad ilham | Editor: Dewi Haryati
TRIBUNBATAM.ID/ENDRA KAPUTRA
Nasib Retribusi Labuh Jangkar Kepri, Jumaga Nadeak: Kita Akan Intervensi. Foto Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak angkat bicara.

Itu setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyoroti soal labuh jangkar di Kepri.

Melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Kemenhub melayangkan surat kepada Kepri untuk tetap melaksanakan pengenaan tarif PNBP sesuai PP nomor 15 tahun 2016.

Aturan ini terkait Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Selain Kepri, ada dua daerah lainnya, yakni Sumatra Selatan dan Sulawesi Utara juga mendapat surat yang sama.

Surat pada 17 September 2021 serta ditanda tangani Plt. Direktur Jendral Perhubungan Laut, Arif Toha menjelaskan, penarikan retribusi daerah atas jasa labuh jangkar, penggunaan perairan dan pemanfaatan ruang perairan 0 sampai 12 mil laut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan alasan, jenis objek retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda) bersifat closed list.

Baca juga: APBD Kepri Berantakan, Kemenhub Batalkan Retribusi Labuh Jangkar

Baca juga: Nasib Retribusi Labuh Jangkar Kepri, Kemenhub Keluarkan Surat Sakti

Sehingga Pemda tidak diperkenankan melakukan segala bentuk perluasan objek dari yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD.

Selanjutnya, kewenangan Pemda yang tidak diikuti dengan kewenangan pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tidak dapat dikenakan pungutan, termasuk kewenangan provinsi untuk pengelolaan/pemanfaatan ruang laut dalam batas 12 mil.

Dalam hal ini, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menilai keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Laut bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan kepada Provinsi pengelolaan sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved