BATAM Berhasil Raih Penghasilan Asli Daerah Senilai 50 Persen dari APBD

Selain itu, Pemko Batam juga menghapus denda piutang PBB-P2 tahun 1994 sampai 2020 dan mengundur jatuh tempo pembayaran sampai 30 November 2021 mendatang.

Untuk cek tagihan masyarakat dapat mengunjungi laman https://esppt.batam.go.id

“Kebijakan ini berlaku mulai 1 September sampai 30 November 2021, karena itu mari bayar pajaknya untuk bangun Kota Batam,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan selain fokus dalam penanganan Covid-19, Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus berupaya meningkatkan sektor-sektor yang menunjang pendapatan daerah Kota Batam.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan Covid-19 memberikan dampak terhadap ekonomi Batam.

Apalagi terlihat sejumlah sektor yang selama ini menjadi sumber pendapatan Kota Batam mengalami penurunan.

"Karena itu kita harus yakin dan optimistis bahwa pandemi Covid-19 ini harus berakhir, sehingga tahun depan ekonomi kita bisa pulih kembali,” kata Rudi beberapa waktu lalu.

Rudi mengatakan, pihaknya saat ini terus menggesa vaksinasi di Batam, capaiannya saat ini sudah berada pada angka 78 persen.

Kemudian ditargetkan dalam jangka dua bulan ke depan sudah di atas 90 persen.

Jika vaksinasi berjalan sesuai yang diharapkan sektor pariwisata dapat kembali bangkit.

Sehingga dapat menggairahkan kembali sektor-sektor perhotelan dan restoran yang selama ini memang terdampak Covid-19.

“Vaksinasi terus kita gesa, agar nantinya pintu pariwisata dari Singapura misalnya juga dapat dibuka,” jelasnya.

Selain itu, upaya lainnya adalah mendorong investasi masuk ke Batam.

Hal ini juga tidak sekedar menggerakkan ekonomi masyarakat tapi juga meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang dikelola BP Batam.

“Karena itu saya juga bersyukur sebagai Kepala BP Batam, meskipun di tengah Covid-19 kita masih bisa membangun. Karena anggarannya dua arah, ada Pemko Batam dan BP Batam,” katanya. (TRIBUNBATAM.id/ Roma Uly Sianturi)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google