JUMLAH Warga Miskin di Batam Naik, 60.100 Warga Diusulkan Terima Bantuan Kemensos

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Mengingat data lama dinilai sudah tidak sesuai lagi, kini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Batam mengusulkan 60.100 warga miskin sebagai penerima bantuan dari Kementerian Sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini naik bila dibandingkan tahun lalu sekitar 55 ribu orang.

Kepala Dinsos-PM Batam, Hasyimah mengatakan, setiap tahun Kemensos mengirimkan DTKS untuk diverifikasi ulang, guna validasi data.

Hal ini penting dalam mengusulkan penerima bantuan untuk tahun berikutnya.

Diakuinya pembaharuan data ini rutin setiap tahun dilakukan.

Dalam beberapa tahun ini angka kemiskinan cukup fluktuatif.

Karena banyak yang kehilangan pekerjaan, sehingga ada penambahan orang miskin.

Baca juga: Banyak Warga Miskin tak Dapat Bantuan Pusat, Pemko Batam Diminta Buat Aplikasi Sendiri

Baca juga: Pasien RSKI Galang Tambah 10 Orang, Kasus Covid-19 Batam Turun Drastis

"Kalau usulan setiap hari pasti ada. Karena kondisi memang masih sulit. Biasanya lurah melaporkan ke kami terkait usulan ini. Nanti tim akan turun untuk mengecek, sebelum akhirnya diusulkan ke pusat sebagai penerima bantuan," ujarnya.

Hasyimah berharap usulan Pemko Batam terkait DTKS ini bisa disetujui pusat.

Sehingga makin banyak yang bisa merasakan bantuan dari pusat tersebut.

Ke depan diharapkan pandemi segera berlalu dan ekonomi Batam kembali seperti dulu.

"Data yang kami terima akan diverifikasi oleh pencacah di tingkat kelurahan. Nanti mereka yang meninggal akan dikeluarkan dari data dan digantikan dengan data orang miskin baru. Sehingga tidak ada data penerima fiktif," ujar Hasyimah saat berada di Lobi Kantor DPRD Kota Batam, Hasymah, Jumat (1/10/2021).

Setelah diverifikasi, maka akan kembali diusulkan ke pusat.

Akibat dampak pandemi Covid-19 angka kemiskinan di Batam mengalami peningkatan.

Hal ini juga terjadi di tingkat nasional. Untuk itu data yang diusulkan lebih banyak untuk bisa mendapatkan bantuan tahun depan.

"Sebelum dikirim ke pusat ada musyawarah dulu di tingkat kelurahan. Sebab perangkat lurah ini yang paham akan kondisi warganya. Setelah itu baru dikirim ke pusat untuk disetujui sebagai penerima tahun depan," ujarnya.

Pemko Diminta Bikin Aplikasi Sendiri

Komisi IV DPRD Batam melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama beberapa OPD membahas data DTKS yang selama ini terkesan amburadul.

Rapat tersebut diikuti Dinas Sosial Kota Batam, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Bapelibangda dan bagian Hukum.

"Selama ini data DTKS terkesan amburadul. Banyak yang membutuhkan bantuan tapi tak dapat. Jadi kita mencoba cari solusi," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ides Madri kepada TRIBUNBATAM.id, Jumat (1/10/2021).

Adapun sosialisasinya, Diskominfo Kota Batam membuat aplikasi.

Nantinya aplikasi ini yang dipakai untuk DTKS.

Melalui aplikasi ini, usernya tak hanya Dinsos Kota Batam saja.

Tetap bisa juga dipakai oleh Dinas Lainnya seperti Dinkes Batam misalnya untuk PBI.

Baca juga: KASUS Covid-19 di Batam Selama September Turun 1.972 Kasus Dibanding Agustus

Baca juga: Pasien RSKI Galang Tambah 10 Orang, Kasus Covid-19 Batam Turun Drastis

Ia berharap aplikasi ini bisa di-launching secepat mungkin. Dan dalam tahun ini bisa diselesaikan.

"Sehingga basis data itu bisa dipakai oleh semua pihak," kata Ides.

Lebih lanjut dengan adanya aplikasi ini, data masyarakat Kota Batam bisa lebih akurat. Aplikasi DTKS ini bersifat memback-up.

Ides memaparkan selama ini DTKS dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Sebanyak 2 kali setahun, Kemensos kirim data ke Dinsos, kemudian dari Dinsos diberikan ke kelurahan agar dicacah dan diverifikasi kembali.

"Apakah ada masukan, atau orang miskin baru. Orang pencacah itulah yang memasukkan kembali. Tapi dilakukan musyawarah kelurahan. Apakah ada penambahan atau kematian," paparnya.

Setelah itu, data tersebut dikirim kembali ke Kemensos.

Tetapi yang jadi masalahnya selama ini, misalnya yang diajukan 20 ribu, sampai ke Batam lagi yang diberikan hanya 15 ribu.

"Data kemiskinan yang dimasukkan ke pusat tak kembali lagi. Jadi kita minta Batam itu punya data base sendiri. Ketika ada Jamkesda dan lainnya, cukup hanya lihat dari DTKS," katanya.

Selama ini, Batam hanya berfokus pada DTKS dari Kemensos saja.

Sehingga banyak orang miskin yang tak tercover bantuan kesehatan.

"Data kemiskinan kita yang terbaru dari Kemensos 55 ribu. Nah data dari Batam itu 61 ribu. Kita sudah verifikasi ulang. Ada penambahan lantaran pandemi Covid-19. Hanya saja pemerintah tak berani jujur. Karena kelihatan kalau orang miskin banyak berarti pemerintah gagal," paparnya.

Ides menambahkan, dari Komisi IV DPRD Kota Batam data memiliki data tersendiri. Data 61 ribu ini akan diusulkan mendapat bantuan ke Kemensos.

"Kalau data yang tak terkirim dari pusat, bantuan daerah yang membantunya," katanya. (TRIBUNBATAM.id/ Roma Uly Sianturi)

*Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google