Kasus Covid-19 di Kepri Melandai, Apakah Bantuan Sosial Berlanjut? Ini Kata Kadinsos

Ada tiga perintah dari pemerintah dan menjadi konsen kedepan yakni, pemulihan kesehatan seperti vaksinasi, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi.

TB : Selama pandemi berapa program bansos yang di berikan oleh pemerintah pusat dan di fasilitasi oleh pemerintah Provinsi Kepri?

DB : Baik, sebenarnya salah satu fokus dari kami dinas sosial adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk program di pemerintahan pusat sendiri, sebelum adanya Covid-19 kita sudah menyasar kepada masyarakat termiskin di Indonesia khususnya di Kepri yang di data melalui Data Terpadu Dinas Sosial (DTDS) yang berisikan 40 persen warga termiskin dari penduduk di seluruh Indonesia. 

Program lain lagi yakni Program Keluarga Harapan (PKH) ini juga merupakan salah satu dekrisi dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, yang mana mereka akan mendapatkan kartu Indonesia Pintar, berupa sekolah gratis mulai dari SD hingga SMA. Anggota PKH juga terdiri dari lansia, ibu hamil, dengan nilai perorangan yakni bisa sampai Rp 10 jutaan.

Sementara itu khusus di era pandemi Covid-19 selain jenis bantuan tadi, pemerintah pusat memberikan lagi bantuan sosial yang bernama Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 300 ribu. Untuk di Kepri dari 110 ribu kita mendapatkan kuota 120an ribu jadi malah lebih. 

Ini yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal membantu masyarakat. Untuk itu tidak hanya pada saat Covid-19 masyarakat mendapatkan bantuan, namun orang yang susah saja jauh-jauh hari kita bantu.

TB : Dalam proses penyaluran bantuan tersebut apakah ada kendala?

DB : Dapat kami sampaikan bahwa yang namanya kendala terus terang ada, terutama mengenai data, kenapa karena ada di beberapa titik masyarakatnya berpindah-pindah, seperti kasus di Batam di sistem namanya ada namun setelah di cek ternyata orangnya sudah tidak ada, baik itu pindah alamat atau pulang kampung halaman.

Karena ini by sistem sehingga apabila pada bulan ini tidak disalurkan maka secara otomatis datanya di delete oleh sistem.

TB : Kasus yang terjadi di Gorontalo apakah hal serupa juga terjadi di Kepri terkait dengan bantuan sosial ini?

DB : Kalau yang terjadi di Gorontalo yang ibu Risma marah-marah itu, terjadi juga di Kepri. Seperti yang saya bilang tadi bahwa itu hanya di beberapa titik saja, kalau daerah yang sifatnya homogen seperti masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Lingga dan beberapa tempat lain itu memang tidak terjadi, yang sering terjadi yakni masyarakat yang berdomisili di Kota Batam dimana masyarakat suka pindah-pindah.

Yang perlu saya tekankan disini bahwa kami bersama jajaran dinas sosial provinsi Kepri tetap turun ke bawah untuk mengecek secara langsung jangan sampai adanya manipulasi data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

TB : Berkaitan dengan beberapa persoalan tersebut apakah bang bisa menjamin di Kepri sendiri soal manipulasi atau pemotongan dana bantuan sosial ini?

DB : Baik, hingga detik ini saya berani jamin aman, jika ada maka silahkan laporkan kepada saya sehingga sama-sama kita tuntaskan dan saya yang paling duluan laporkan kepada penegak hukum kita.

TB : Kita tahu bahwa dampak dari Covid-19 ini akan berlanjut, dan masyarakat setiap tahun akan bertambah apakah data itu bisa di perbarui atau tidak?