KEPRI TERKINI
Momen Sumpah Pemuda, Sejumlah OKP Ormas Gesa Pembentukan Provinsi Natuna Anambas
Wacana pembentukan Provinsi Natuna Anambas kembali digaungkan oleh anggota OKP dan Ormas saat peringatan sumpah pemuda ke-93.
Penulis: Muhammad ilham | Editor: Septyan Mulia Rohman
lihat foto
NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Desakan untuk pemekaran Provinsi Natuna Anambas kembali menguat.
Setelah sebelumnya wacana ini disampaikan oleh eks Bupati Natuna, Hamid Rizal, puluhan anggota Organisasi Kepemudaan (OKP), Ormas dan mahasiswa menyampaikan sikap saat peringatan Sumpah Pemuda ke-93 di Natuna.
Mereka mendatangi kantor DPRD Natuna di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kamis (28/10).
Kedatangan para kader organisasi kepemudaan ini disambut oleh Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar bersama Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda.
Kemudian Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik dan beserta sejumlah anggota DPRD lainnya.
Baca juga: Ketua Kadin Natuna Sepakat Provinsi Khusus Natuna, Imbas Masuknya Kapal China
Baca juga: Syamsul Bahrum Tolak Wacana Natuna Jadi Provinsi Khusus, INI Alasannya
Desakan pembentukan Provinsi Natuna Anambas menjadi salah satu dari sembilan poin yang mereka sampaikan.
Mereka menilai percepatan pembentukan Provinsi Natuna Anambas dalam rangka pertahanan dan keamanan NKRI.
Ketua KNPI Kabupaten Natuna, Haryadi di depan Ketua dan sejumlah anggota DPRD Natuna menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting untuk selanjutnya diteruskan oleh lembaga DPRD ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
Dalam penyampaiannya, Haryadi meminta DPRD terus memperjuangkan peningkatan sosial ekonomi kemasyarakatan, menyikapi kebijakan pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai daerah pertahanan.
Menurut Haryadi, kebijakan pusat yang telah mengucurkan anggaran besar untuk penguatan pengamanan pulau terluar Natuna harus diimbangi dengan peningkatan sosial ekonomi masyarakat Natuna.
"Dengan meningkatnya sistem pertahanan di Natuna, kami berharap peningkatan sosial ekonomi juga bisa menjadi pertimbangan, karena masyarakat sangat membutuhkan itu.
Kami khawatir, pertahanan yang kuat ini tidak diimbangi peningkatan ekonomi sosial, maka daerah kita akan tertinggal," ujar Haryadi.
Terkait hal ini DPRD memiliki peranan penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Mereka berharap DPRD dapat melakukan perjuangan ke pemerintah pusat meningkatkan status ekonomi sosial di daerah kita ini.
Baca juga: Wacana Natuna Jadi Provinsi Khusus, Anggota DPD RI Richard Pasaribu : Cukup Berat
Baca juga: Ketua Komisi II DPR RI Sebut Tak Ada Urgensi Usulan Provinsi Khusus dengan Konflik Laut Natuna
