Menko Luhut Binsar Pandjaitan Jawab Tudingan Bisnis PCR

Mereka di antaranya Grup Indika, Adaro, Northstar yang berinisiatif membantu menyediakan test covid-19 dengan kapasitas besar.

Karena hal ini pada masa-masa awal pandemi ini adalah salah satu kendala.

Baca juga: Wakil Gubernur Bali Kecewa, 3 Faskes Ketahuan Patok Biaya Tes PCR Lebih Rp 1 Juta

Baca juga: TES PCR Lion Air Group Bertarif Mulai Rp 195.000, Ini Syarat dan Lokasinya

Setidaknya terdapat 9 pemegang saham di sana.

Yayasan dari Indika dan Adaro menurut Jodi adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini.

Kepemilikan saham di Toba Bara Sejahtera, anak perusahaan Toba Bumi Energi milik Luhut Binsar Pandjaitan diakui Jodi kini di bawah 10 persen.

"Jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," kata Jodi seperti dikutip Tribunnews.com, Senin (1/11).

Jodi menambahkan GSI didirikan bertujuan bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham tetapi untuk kewirausahaan sosial.

Malah di awal-awal GSI ini gedungnya diberikan secara gratis oleh salah satu pemegang sahamnya.

Tujuannya agar bisa cepat beroperasi pada periode awal dan membantu untuk melakukan testing covid-19.

"Sampai saat ini, tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham," sambungnya.

Jodi memastikan partisipasi Toba Sejahtra di GSI tidak dalam rangka mengejar untung.

"Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," jelas dia.

Masih kata Jodi, perlu disadari bahwa kebijakan test PCR untuk pesawat ini memang diberlakukan untuk mengantisipasi Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Baca juga: Luhut Binsar Panjaitan Diusung Relawan Jadi Capres 2024, Bertarung Dengan Prabowo, Ganjar dan Anies

Baca juga: Klub Malam Beroperasi Hingga Tengah Malam Disinggung Menko Luhut, Waspadai Gelombang 3 Covid

PERMINTAAN Relawan Jokowi

Meskipun pemerintah telah menurunkan harga PCR dan menghapus ketentuan wajib PCR bagi pelaku perjalanan udara, relawan presiden Joko Widodo, Jokowi Mania (Joman) meminta aparat menelusuri dugaan adanya mafia PCR seperti yang disampaikan YLKI dan pemberitaan majalah Tempo.