Menko Luhut Binsar Pandjaitan Jawab Tudingan Bisnis PCR

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan terjerat tudingan bisnis PCR.

Itu setelah media sosial diramaikan dengan informasi dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di kabinet Presiden Joko Widodo dalam pengadaan alat kesehatan dalam penanganan pandemi.

Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.

Dalam Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Baca juga: HARGA Tes PCR Lion Air Group Rp 195.000-Rp 225.000, Cek Lokasinya di 12 Kota Ini, Termasuk Batam

Baca juga: JADWAL Tes PCR di Klinik Medilab Batam, Tarif Rp 300 Ribu, Hasil Keluar Kurang dari 24 Jam

Edy menerangkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.

Harga biaya tes PCR kini turun menjadi Rp 300 ribu untuk wilayah luar Jawa Bali.

Sementara biaya tes PCR untuk Jawa Bali sebesar Rp 275 ribu.

Ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya biaya tes PCR begitu dikeluhkan warga lantaran biayanya yang memberatkan.

Belum lagi, ini merupakan salah satu syarat untuk bepergian.

Kini tes PCR tak menjadi syarat wajib bagi pelaku perjalanan.

Luhut pun akhirnya buka suara terkait tudingan itu.

Lewat juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi mengungkapkan jika Luhut diajak oleh rekannya dari sejumlah perusahaan hingga membentuk PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Mereka di antaranya Grup Indika, Adaro, Northstar yang berinisiatif membantu menyediakan test covid-19 dengan kapasitas besar.

Karena hal ini pada masa-masa awal pandemi ini adalah salah satu kendala.

Baca juga: Wakil Gubernur Bali Kecewa, 3 Faskes Ketahuan Patok Biaya Tes PCR Lebih Rp 1 Juta

Baca juga: TES PCR Lion Air Group Bertarif Mulai Rp 195.000, Ini Syarat dan Lokasinya

Setidaknya terdapat 9 pemegang saham di sana.

Yayasan dari Indika dan Adaro menurut Jodi adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini.

Kepemilikan saham di Toba Bara Sejahtera, anak perusahaan Toba Bumi Energi milik Luhut Binsar Pandjaitan diakui Jodi kini di bawah 10 persen.

"Jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," kata Jodi seperti dikutip Tribunnews.com, Senin (1/11).

Jodi menambahkan GSI didirikan bertujuan bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham tetapi untuk kewirausahaan sosial.

Malah di awal-awal GSI ini gedungnya diberikan secara gratis oleh salah satu pemegang sahamnya.

Tujuannya agar bisa cepat beroperasi pada periode awal dan membantu untuk melakukan testing covid-19.

"Sampai saat ini, tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham," sambungnya.

Jodi memastikan partisipasi Toba Sejahtra di GSI tidak dalam rangka mengejar untung.

"Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," jelas dia.

Masih kata Jodi, perlu disadari bahwa kebijakan test PCR untuk pesawat ini memang diberlakukan untuk mengantisipasi Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Baca juga: Luhut Binsar Panjaitan Diusung Relawan Jadi Capres 2024, Bertarung Dengan Prabowo, Ganjar dan Anies

Baca juga: Klub Malam Beroperasi Hingga Tengah Malam Disinggung Menko Luhut, Waspadai Gelombang 3 Covid

PERMINTAAN Relawan Jokowi

Meskipun pemerintah telah menurunkan harga PCR dan menghapus ketentuan wajib PCR bagi pelaku perjalanan udara, relawan presiden Joko Widodo, Jokowi Mania (Joman) meminta aparat menelusuri dugaan adanya mafia PCR seperti yang disampaikan YLKI dan pemberitaan majalah Tempo.

"Satu setengah tahun lalu harga PCR mahal. Bahkan pernah di atas 1.2 juta pada awal Pandemi. Kemudian turun, dan setelah ada desakan semakin turun. Berarti sebenarnya harga PCR sejak dulu bisa turun," kata Ketua Joman Immanuel Ebenezer atau Noel kepada Tribunnews, Selasa, (2/11/2021).

Menurut Noel, wajar bila muncul dugaan adanya mafia PCR karena harganya ternyata bisa ditekan serendah mungkin seperti sekarang ini.

Menurutnya selama ini ada yang menikmati margin keuntungan yang tinggi saat harga PCR di atas satu juta.

"Ada keuntungan boleh, tapi jangan terlalu berlebihan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Oleh karena itu dugaan adanya mafia PCR ini harus diungkap mau siapapun itu pelakunya, pengusaha ataupun pejabat," katanya.

Baca juga: Jadi Tangan Kanan Jokowi! Inilah Daftar Jabatan Tambahan Luhut Binsar Pandjaitan

Baca juga: Polda Metro Jaya Mediasi Menko Luhut dan Haris Azhar Hari Ini

Noel mengatakan berdasarkan data yang diterimanya terdapat sejumlah pengusaha yang bergelut di dalam bisnis PCR.

Pengusaha-pengusaha tersebut memiliki hubungan dengan politisi.

"Saya akan bawa data tersebut ke lembaga hukum. kepala sampai ekor harus tanggung jawab. Siapa pun yang memiskinkan rakyat terdampak Pandemi harus dihukum. Saya akan kawal itu apapun resikonya," katanya.

Menurutnya Presiden Jokowi telah cepat tanggap mendengar keluhan masyarakat, dengan memerintahkan harga PCR turun serendah mungkin.

Perintah tersebut membuat para mafia PCR gigit jari.

"Meskipun sekarang ini sudah turun, namun tingginya harga PCR selama 1,5 tahun terakhir harus diungkap," pungkasnya.(TribunBatam.id) (Tribunnews.com/Reynas Abdila/Taufik Ismail)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang PCR

Sumber: Tribunnews.com