Wacana Pembentukan Provinsi Natuna Anambas, Mubes Dijadwalkan Desember 2021

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Wacana pembentukan Provinsi Natuna Anambas kian menggeliat.

Hal ini terurai dari keseriusan masyarakat Kabupaten Natuna dan Anambas yang akan melakukan Musyawarah Besar (Mubes) pembentukan Badan Perjuangan Provinsi Natuna Anambas.

Demikian disampaikan Ketua Panitia Mubes Provinsi Natuna Anambas, Umar saat konferensi pers didampingi Wakil Sekretaris I Haryadi, Bendahara Mubes Mustamin Bakri dan Wan Sofian.

Umar mengatakan, waktu dan tanggal pelaksanaan Mubes diperkirakan pekan kedua Desember sesuai jadwal KM Bukit Raya.

Diperkirakan Mubes akan digelar antara tanggal 11 atau 12 Desember 2021 dan dilaksanakan di Natuna.

"Minimal sekitar 500 orang. 200 dari Anambas dan 300 dari Natuna akan bertatap muka. Panitia juga membuka zoom meeting untuk mengakomodir rekan seperjuangan yang ada di luar Natuna ikut serta dalam Mubes pembentukan Badan Perjuangan Provinsi khusus," ucap Umar, Jumat (5/11/2021).

Ia melanjutkan, Bupati Anambas kabarnya akan datang dengan legislatif beserta tokoh masyarakat dan unsur desa ke Natuna untuk Mubes pembentukan Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Natuna Anambas.

Baca juga: Terus Cetak SDM Kompeten, Kadisnakertrans Harap Investor Masuk Natuna

Baca juga: Antisipasi Bencana Alam di Natuna, Bupati Wan Siswandi Pimpin Apel di Mapolres Natuna

Dalam agenda Mubes nanti, akan merumuskan nama Provinsi Natuna Anambas, strategi tim perjuangan untuk pembentukan provinsi dan penentuan pusat Ibu Kota.

Umar Natuna juga menambahkan, setelah terbentuk badan perjuangan, pihaknya secara bersama akan melakukan gerakan perjuangan secara kelembagaan, opini publik, pleasure, kajian akademis, proposal dan lainnya.

Bendahara Panitia Mubes, Mustamin Bakri yang pernah menjabat Ketua Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Natuna Barat telah berkoordinasi dengan anggota DPR RI terkait wacana pembentukan Provinsi Natuna Anambas.

"Selain persiapan administrasi dan teknis, kita juga akan melakukan pendekatan kepada para pemangku kebijakan mulai dari Bupati Natuna dan Anambas, hingga Gubernur Kepri dan anggota DPR RI," ujar Mustamin.

Mustamin mengatakan, saat ini moratorium pemekaran daerah belum dicabut. Namun pihaknya mendapat info, khusus untuk Papua akan diberlakukan khusus.

"Hal ini harus kita kejar juga untuk pembentukan Provinsi Natuna Anambas," katanya.

Di sisi lain, China mengklaim bahwa perairan Natuna, Kepulauan Riau, masuk dalam Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus.

Indonesia pun menolak argumen China dan menegaskan bahwa Kepulauan Natuna milik Indonesia sesuai keputusan United Nation Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Hukum Laut Internasional yang disahkan PBB 1982.

Perhatian pusat pun besar dengan Natuna. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah pusat telah menetapkan Natuna menjadi kawasan pertahanan sebagai wujud nyata dalam tegakkan kedaulatan NKRI di Kabupaten Natuna dan akan menyiapkan alokasi dana sebanyak Rp 12 Triliun untuk pembangunan penguatan militer dan infrastruktur Kabupaten Natuna.

Kata Ketua Panitia Mubes

Diberitakan, wacana pembentukan Provinsi Natuna Anambas makin gencar disuarakan.

Ketua Panitia Mubes Natuna dan Anambas, Umar Natuna menyebut, salah satu alasan yang melatarbelakangi wacana ini untuk mempertahankan NKRI.

Selain itu untuk percepatan pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan.

Hal tersebut disampaikan Umar Natuna saat menjadi narasumber program Tribun Batam Podcast edisi Kamis, 4 November 2021 dengan tema "Provinsi Natuna Anambas Nasibmu Kini".

Berikut hasil wawancaranya.

Menurut Umar, Natuna dan Kepulauan Anambas merupakan dua kabupaten yang berada paling luar dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Kedua kabupaten tersebut termasuk daerah 3 T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).

Baca juga: NATUNA Dikabarkan Bakal Jadi Provinsi Khusus, Ini Kata Plt Gubernur Kepri dan Bupati Natuna

Baca juga: Syamsul Bahrum Tolak Wacana Natuna Jadi Provinsi Khusus, INI Alasannya

Untuk Natuna saat ini sedang dalam percepatan pembangunan pertahanan keamanan yang dihimpun dari TNI AL, AU dan AD serta pihak pertahanan lainnya.

Percepatan pembangunan pertahanan keamanan tersebut merupakan satu upaya pemerintah dalam melindungi NKRI.

Pasalnya, di ujung utara Indonesia yang berada di Natuna serta berdekatan dengan Laut China Selatan, diketahui di sana sering terjadi konflik baik permasalahan dalam mengambil hasil alam berupa ikan.

Tidak jarang nelayan Natuna yang menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sering menemukan Kapal Ikan Asing dari berbagai negara, baik China, Vietnam, Thailand dan bahkan Malaysia.

Di sisi lain, Natuna dan Anambas juga membutuhkan percepatan transformasi masyarakat berupa percepatan pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

"Percepatan pembangunan pertahanan keamanan juga harus diimbangi dengan percepatan pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat, sehingga tidak ada disparitas atau ketimpangan antara percepatan pembangunan dunia militer dengan masyarakat sipil," jelas Umar.

Guna menyongsong pembentukan Provinsi Natuna Anambas, dikatakan Umar, pihaknya akan melakukan musyawarah besar antara masyarakat Natuna dan Anambas.

"Mubes ini merupakan langkah awal untuk memutuskan beberapa hal. Yang pertama nama provinsi apakah namanya tetap Natuna Anambas atau ada perubahan seperti tambahan kata khusus atau maritim. Kemudian akan memutuskan badan perjuangan atau tim perjuangan. Setelah dibentuk badan perjuangan baru akan dilakukan kajian akademiknya atau kajian tentatif," jelasnya.

Musyawarah besar tersebut rencananya akan dilakukan pada Desember 2021.

"Setelah mubes dan telah diputuskan hasilnya, bukan berarti permasalahan sudah selesai, melainkan perjuangan baru akan dimulai. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti tidak terjadi kendala, terlebih saat ini kita masih dalam kondisi pandemi," ungkapnya.

Di sisi lain, Umar menjelaskan bahwa Natuna dan Anambas memiliki potensi minyak dan gas yang sangat besar.

Begitu juga hasil laut perikanan, pariwisata dan juga hasil perkebunan.

Sehingga dengan Sumber Daya Alam (SDA) itu, akan sangat membantu dalam meningkatkan percepatan pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan.

(Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Natuna

(*/Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)