Breaking News:

Pemkab Bintan Ajukan Perubahan Perda Retribusi Bangunan dan TKA ke DPRD

Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan menyampaikan rancangan perubahan nomenklatur 2 Perda saat sidang paripurna di DPRD Bintan, Selasa (9/11)

Penulis: Alfandi Simamora | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Pemkab Bintan Ajukan Perubahan Perda Retribusi Bangunan dan TKA ke DPRD. Foto Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan saat berkegiatan di Kantor DPRD Bintan belum lama ini 

BINTAN, TRIBUNBINTAN.com - Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyampaikan penjelasan rancangan perubahan nomenklatur di dua Peraturan Daerah (Perda), saat sidang paripurna di Kantor DPRD Bintan, Selasa (9/11/2021) kemarin.

Adapun dua peraturan yang disampaikan, yakni tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Rancangan yang diajukan oleh Pemkab Bintan tersebut seiring pasca disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

Dimana tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kini diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Serta telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, khususnya dalam ketentuan pasal 47. Maka perlu dilakukan penyesuaian peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi daerah yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan TKA menjadi Retribusi Pengunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

"Hal tersebut tentu berimplikasi terhadap produk hukum yang ada di daerah. Sehingga, harus segera dilakukan penyesuaian, khususnya lagi berimbas terkait pemungutan retribusi," terang Roby.

Menurutnya, penyesuaian tersebut diperlukan agar terwujud kepastian hukum dalam pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah.

Baca juga: Cuaca Pulau Bintan Tiga Hari Ke Depan, BMKG: Masih Berpotensi Hujan Ringan - Sedang

Baca juga: Serikat Pekerja di Bintan Minta UMK 2022 Naik 10 Persen Dari Tahun Lalu

Berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah dan tidak berlaku surut. Sehingga terlebih dahulu perlu ditetapkan melalui peraturan daerah.

"Penting untuk melakukan penyesuaian guna menghindari adanya permasalahan hukum di kemudian hari. Harapannya agar DPRD Bintan dapat segera membahas dan hal ini bisa segera disahkan," tutupnya. (*/tribunbatam.id/Alfandi Simamora)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita tentang Bintan

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved