Gubernur Kepri Ingin Budidaya Ikan Jadi Embrio Kebangkitan Hasil Laut Kepri

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad berharap budidaya perikanan kelong apung di Desa Pangkil, Kabupaten Bintan dapat menjadi embrio awal membangkitkan potensi budidaya perikanan.

Walau mungkin untuk skala Kementerian, ini (kelong apung Desa Pangkil) merupakan budidaya kecil, namun Ansar berharap apa yang dilakukan anak-anak muda menjadi embrio dan pemicu untuk daerah lain.

Gubernur Kepri menuturkan, selama ini potensi perikanan itu identik dengan ground fishing (perikanan tangkap).

Padahal potensi perikanan budidaya itu juga besar. Maka ia mendorong agar pemanfaatan budidaya perikanan agar lebih optimal.

"Karena kalau kita lihat potensi di Kepri ini dalam 1 tahun ada 1,1 juta ton ikan, tetapi kita baru bisa memanfaatkan 33 persen. Maka karena urusan ini bukan urusan pembiayaan yang kecil, kita akan komunikasi dengan pemerintah pusat, KKP dan juga Kabupaten Kota se Kepri untuk membahas bersama bagaimana mengoptimalisasi ini" ujar Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat ikut panen dan tebar benih ikan bersama Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan di Desa Pangkil Kabupaten Bintan, Jumat (12/11) kemarin.

Baca juga: Gubernur Kepri Apresiasi Polri dan IWAPI Bantu Capaian Vaksinasi Corona

Baca juga: Nelayan di Anambas Sukses Budidaya Ikan Kerapu, Pembeli Tetap dari Hongkong

Gubernur Kepri mengaku senang budidaya ikan di Desa Pangkil ini dikelola oleh pemuda yang berwadahkan koperasi berbadan hukum.

Ia menjelaskan bahwa mengelola koperasi seperti ini bukan hal yang mudah.

"Tapi ini mereka sudah baik pengelolaannya. Saya kira kita tinggal berpikir bagaimana mengembangkan ini dan juga meluaskannyan di beberapa desa atau pulau yang lain di Kepri," ungkapnya

Ansar Ahmad kemudian mengungkapkan bahwa pihaknya akan membentuk tim bersama Dirjen Perikanan Budidaya untuk membahas bagaimana pengelolaan perikanan di Kepri.

"Yang selama ini selalu disampaikan bahwa potensi perikanan kita sangat besar, namun optimalisasinya belum pernah terjangkau," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tubagus Haeru Rahayu mengatakan bahwa Kementerian tidak melihat suatu budidaya dari ukurannya, namun yang dilihat adalah bagaimana nanti embrio ini bisa berkembang.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa Produk Kementerian KKP di pusat bukan merupakan ikan, namun berbentuk kebijakan. Kebijakan yang diambil pun harus selaras dengan apa yang diinginkan masyarakat.

Baca juga: Kisah Muhtarom, Warga Bintan yang Raup Puluhan Juta Rupiah dari Budidaya Lebah Madu

Baca juga: Sektor Andalan di Lingga, Bupati Lihat Budidaya Kerapu dan Kepiting

"Setiap kebijakan yang dikeluarkan, prioritas utamanya adalah ekologi, untuk keberlanjutan di masa depan. Supaya anak cucu kita masih dapat menikmati sumber daya alam" kata Tubagus.

Setelah ekologi, lanjut Tibagus, baru kemudian ekonomi. Karena jika hanya ekologi saja tanpa ekonomi maka tidak akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya jika hanya ekonomi saja tanpa ekologi, maka generasi penerus tidak akan dapat menikmati ini semua.

"Kemudian dengan memasuki era revolusi industri 4.0, harus pula disinergikan antara ekologi, ekonomi, dan inovasi teknologi. Jika ketiganya dipadukan maka blue economy akan dapat dicapai dalam waktu singkat" harapnya.