Breaking News:

NATUNA TERKINI

Kejari Natuna Gelar Sidang Perdana Tipikor Secara Inabsentia di PN Tipikor Tanjungpinang

Sidang Kasus korupsi Dana Desa Ceruk, Bunguran Timur Laut,Natuna, mulai digelar di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Penulis: Muhammad ilham | Editor: Tri Indaryani
ISTIMEWA
Kasi Intelejen Kejari Natuna, Muhammad Albar Hanafi mengatakan, pelaksanaan sidang kasus korupsi dana Desa Ceruk, Bunguran Timur Laut, Natuna, tahun anggaran 2021 terpaksa dilakukan secara inabsensia karena hingga saat ini terdakwa masih berstatus dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau belum ditemukan. 

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Sidang Kasus korupsi Dana Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, tahun anggaran 2021 mulai digelar di Pengadilan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Rabu (17/11/2021)

Pelaksanaan sidang perdana ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Eduart MP Sihaloho, SH., MH. Pelaksanaan sidang dengan terdakwa Raja Ruslan Bendahara Desa Ceruk ini digelar tanpa kehadiran terdakwa (inabsentia), setelah jaksa penuntut umum memanggil terdakwa secara patut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Imam Makmur Saragih Sidabutar melalui Kasi Intelejen Kejari Natuna, Muhammad Albar Hanafi di Ranai menjelaskan, pelaksanaan sidang in absensia terpaksa dilakukan karena hingga saat ini terdakwa masih berstatus dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau belum ditemukan.

Albar menambahkan bahwa  persidangan digelar pada pukul 10.00 WIB tanpa kehadiran terdakwa, namun  berkas penetapan tersangka yang dilakukan pada 3 Agustus 2021 lalu telah dinyatakan lengkap.

"Yang bersangkutan sendiri hingga saat ini masih berstatus DPO, masih terus kita kejar, namun proses hukum tetap berjalan, meskipun tanpa menghadirkan tersangka," jelas Albar di Ranai, Rabu (17/11/2021).

Adapun agenda pada sidang perdana ini adalah pembacaan surat dakwaan.

Sementara dalam sidang kasus korupsi Dana Desa Ceruk ini dari Kejaksaan Negeri Natuna dihadiri langsung oleh Kasi Pidana Khusus, John Fredy selaku jaksa penuntut umum.

Baca juga: MASUK Row Jalan, Sebuah Gudang di Bengkong Batam Digusur Pakai Alat Berat

Baca juga: PESONA Vihara Dharma Sasana Tanjungpinang, Destinasi Wisata Religi Sejak Abad 17

Dalam surat dakwaannya Tim jaksa penuntut umum mendakwa Raja Ruslan dengan Dakwaan kombinasi yaitu melanggar PERTAMA PRIMAIR: pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU no 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. SUBSIDIAIR : pasal 3 Jo. Pasal 18 UU no 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ATAU KEDUA : pasal 8 Jo. Pasal 18 UU no 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kasus korupsi Pengelolaan Dana Desa Ceruk tahun anggaran 2021 ini terungkap adanya kegiatan fiktif dan pemalsuan tanda tangan Kepala Desa setempat oleh RR selaku Bendahara.

Adapun kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan pelaku mencapai Rp225 juta.

Sidang ditunda, selanjutnya akan dilaksanakan sidang lanjutan pada Rabu 24 November 2021 mendatang dengan agenda  pemeriksaan saksi- saksi. (TRIBUNBATAM.id/Muhammad Ilham)

*Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved