Breaking News:

KEPRI TERKINI

Retribusi Daerah dari Labuh Jangkar Dicoret, Rp 200 Miliar Terancam Hilang dari Kepri

Gubernur Kepri mengatakan, sektor labuh jangkar pun telah dihapus dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) pada nota keuangan APBD Kepri tahun 2021.

Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
Sejumlah kapal lego jangkar di perairan Batuampar Batam. Gubernur Kepri mengatakan, sektor labuh jangkar pun telah dihapus dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) pada nota keuangan APBD Kepri tahun 2021. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memungut retribusi daerah atas jasa labuh jangkar di sekitar wilayah Kepri urung dilaksanakan.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, pun membenarkan bahwa sektor labuh jangkar pun telah dihapus dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) pada nota keuangan APBD Kepri tahun 2022.

Padahal, potensi pendapatan dari sektor ini cukup besar, yakni ditargetkan mencapai Rp 200 miliar per tahun.

Menurut Ansar, penarikan tarif ini gagal dilakukan Pemprov Kepri karena belum ada aturan yang jelas dari Pemerintah Pusat.

"Belum ada kejelasan dari pemerintah pusat terkait aturannya, tetapi saya ambil keputisan untuk mencoret saja sektor labuh jangkar dari sumber penerimaan di APBD Kepri 2022," ungkap Ansar, ketika ditemui usai acara di Hotel Harris Batam Center, Senin (22/11/2021).

Sebelumnya, beberapa provinsi telah menerima surat yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, terkait penarikan tarif jasa labuh jangkar ini.

Isi surat tersebut, menyatakan bahwa pemanfaatan ruang perairan 0 sampai 12 mil laut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Ada orientasi yang berbeda-beda, namun yang pasti kenapa retribusi tidak dapat ditarik, karena kapal yang melintas di wilayah Kepri tidak di pelabuhan kita melainkan di tengah laut," jelas Ansar.

Baca juga: NYARIS Diselundupkan ke Malaysia, 8 Calon TKI Diselamatkan Polairud Polresta Barelang Batam

Baca juga: KAPAN Kebijakan Libur Nataru di Kepri Ditetapkan? Ini Jawaban Gubernur Kepri Ansar Ahmad

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penarikan retribusi dari labuh jangkar masih menjadi sektor prioritas yang akan diperjuangkan Pemrov Kepri.

Pasalnya, sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved