Breaking News:

NATUNA TERKINI

PEMBANGUNAN Natuna Bakal Dikeroyok dengan Dana Pusat Lewat APBN

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pembangunan di Natuna akan dipercepat melalui dana APBN dan dukungan APBD Provinsi Kepri.

Penulis: Muhammad ilham | Editor: Tri Indaryani
tribunbatam.id/istimewa
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat konferensi pers di Lobi Kantor Bupati Natuna, Selasa (23/11/2021) 

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pembangunan sarana dan infrastruktur di Kabupaten Natuna akan dipercepat melalui dana APBN dan dukungan APBD Provinsi Kepri.

Hal ini dilakukan pengingat Natuna merupakan wilayah perbatasan yang bersentuhan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Natuna, kata Tito, harus diperkuat, baik dari segi pertahanan, infrastruktur dan prekonomian.

"Kita sadari pembangunan Natuna butuh dukungan maksimal dari pemerintah pusat melalui APBN dan APBD Provinsi Kepri. APBD Natuna yang hanya Rp 1 triliun masih tidak cukup untuk percepatan pembangunan. Sebab dana itu banyak dipergunakan untuk belanja rutin, jadi anggaran pembangunan untuk pembangunan harus dikeroyok dari APBN dan APBD Provinsi Kepri," kata Tito dalam konferensi pers di Lobi Kantor Bupati Natuna, Selasa (23/11).

Tito melakukan kunjungan kerja ke Natuna bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD selama dua hari.

Ke dua menteri mengunjungi sejumlah pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Sekatung yang berbatasan dengan Vietnam serta Pulau Laut.

Keduanya didampingi oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Bupati Natuna Wan Siswandi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna Daeng Amhar, Sekda Kabupaten Natuna, dan Boy Wijanarko Paryanto.

Baca juga: KABAR GEMBIRA! Saat ini, Tanjungpinang Zero Kasus Covid-19

Baca juga: PROMO! Sampai Desember, Store Pakaian ADA Diskon hingga 70 Persen

Sebelum terbang ke dua pulau itu, Mahfud dan Tito menggelar rapat koordinasi pengelolaan perbatasan negara di kantor Bupati Natuna serta meninjau vaksinasi pelajar di Gedung Sri Srindit, Jalan Yos Sudarso, Ranai.

Tito mengatakan, klaim Pemerintah Tiongkok dengan nine dash line (sembilan garis putus-putus) sebagai tradisonal fishing ground mereka harus disikapi karena akan ada kapal-kapal nelayan China masuk ke wilayah Indonesia.

"Kita perlu memperkuat batas wilayah dan kedaulatan kita, dengan memperkuat kehadiran militer dan instrumen non militer, seperti perluasan wilayah tradisional, kekuatan ekonomi dan lain-lain," ujar Tito yang juga Ketua BNPP itu.

Mendagri mengatakan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Serasan akan segera dioperasikan oleh BNPP untuk menunjang ekonomi masyarakat.

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved