Pemerintah Buka Lebar Pintu Pembangunan Natuna, Gubernur Kepri: Tinggal Tindaklanjut

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyampaikan, pemerintah pusat telah komitmen untuk memperhatikan dan menggesa percepatan pembangunan di Kabupaten Natuna.

Itu dengan sistem keroyokan dari dana APBN dan APBD Provinsi Kepri.

"Pintu sudah terbuka lebar, tinggal kita tindaklanjuti saja," ujar Ansar seusai rakor bersama Menkopolhukam dan Mendagri di Kantor Bupati Natuna di Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Selasa (23/11/2021).

Ansar menyambut baik terbukanya pintu percepatan pembangunan dari pemerintah pusat untuk Provinsi Kepri. Terutama bagi Natuna yang berada di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Bagus, masalah ini mau saya kejar tidak hanya Natuna dan Anambas. Nanti kita akan duduk bersama-sama, segala usulan-usulan itu harus konkret. Nanti kedua Bupati akan kita bawa ke Pak Menko. Dalam rakor di pusat kepala daerah harus hadir, karena ini kesempatan bagi kita untuk memajukan daerah," tutur Ansar.

Lebih lanjut Ansar mengatakan, Mendagri Tito Karnavian sudah menyampaikan komitmen pemerintah pusat saat konferensi pers.

Bahwa membangun sebuah daerah perbatasan bukan hanya di bidang pertahanan saja, namun aspek kesejahteraan masyarakat juga diperhatikan.

Baca juga: Naik Tipis, UMK Natuna 2022 Jadi Rp 3.125.272, Tinggal Tunggu SK Gubernur Kepri

Baca juga: Apresiasi Capaian Vaksinasi di Natuna, Menkopolhukam : Jangan Terlena dengan Keberhasilan

Selain itu, Ansar mengakui, ketersediaan dana untuk pembangunan Kepri memang sangat terbatas.

"Saya akui bahwa anggaran kita terbatas untuk membangun Kepri, tingkat kesulitan yang luar biasa harus disampaikan ke pemerintah pusat," tambahnya.

Ketika disinggung masalah pemekaran Provinsi Natuna dan Anambas, Ansar mengatakan dalam rapat bersama Kemendagri hal itu belum dibahas.

"Saya dengar proses pemekaran ini masih di bawah. Jika moratoriumnya dibuka nanti kan ada peluang. Kalau menurut saya persiapan untuk pemekaran dari awal lebih bagus untuk kesejahteraan," tutupnya.

Kata Menteri Tito Karnavian

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan pembangunan sarana dan infrastruktur di Natuna akan dipercepat, melalui dana APBN dan dukungan dari APBD Provinsi Kepri.

Natuna merupakan wilayah perbatasan yang bersentuhan langsung dengan sejumlah negara tetangga, harus diperkuat, baik dari segi pertahanan, infrastruktur dan perekonomian.

"Kita sadari pembangunan Natuna butuh dukungan maksimal dari pemerintah pusat melalui APBN dan APBD Provinsi Kepri. Alokasi Rp 1 Triliun masih tidak cukup untuk percepatan pembangunan. Sebab dari dana Rp 1 Triliun itu, banyak dipergunakan untuk belanja rutin. Jadi anggaran untuk pembangunan harus dikeroyok dari APBN dan APBD Provinsi Kepri," kata Tito saat konferensi pers di Lobi Kantor Bupati Natuna, Selasa (23/11/2021).