Gubernur Kepri Serahkan DIPA 2022, Alokasi APBN Kepri Rp 14,3 Triliun

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah berikut dana desa (TKDD) tahun anggaran 2022 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (6/12/2021).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kepri didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Kepri, Indra Suparyanto.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, anggaran APBN 2022 agar difokuskan pada 6 kebijakan utama.

Di antaranya melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Selanjutnya menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Memperkuat agenda peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas dan berdaya saing.

Baca juga: Wakil Gubernur Kepri Buka STQ Mahasiswa Nasional, Diikuti 52 Perguruan Tinggi 16 Provinsi

Baca juga: Gubernur Kepri Lantik PAC Hipmikindo, Yakin UMKM Dongkrak Sektor Ekonomi

"Selanjutnya yang keempat pembangunan insfrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.

Lalu melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien" papar Gubernur.

Menurut Gubernur, alokasi dana APBN untuk Kepri sebesar Rp 14,3 triliun, ini tentunya menuntut komitmen dan tanggung jawab serta kerja keras agar dana tersebut dapat digunakan seoptimal mungkin dan membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kepri.

Selanjutnya, dengan tema kebijakan Fiskal (APBN) Tahun 2022 ini yaitu 'Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural', maka mengandung dua unsur penting.

Pertama, APBN 2022 diarahkan untuk menuntaskan penanganan pandemi sekaligus melakukan upaya pemulihan ekonomi secara bertahap dan Keduanya APBN 2022 juga terus diarahkan untuk mendukung upaya reformasi struktural dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan dan menciptakan ekonomi yang kuat.

Baca juga: Gubernur Kepri Ansar Ahmad akan Buka Resepsi HUT Al Washliyah ke 91 di Batam

Baca juga: Wagub Kepri Sebut Lagoi Bintan Lebih Siap Jalankan Travel Bubble Dibanding Batam

"Melalui peningkatan kualitas layanan publik, ini menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat Kepri dan juga dapat menjadi alat dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kepri dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi di Kepri," ungkap Gubernur Kepri.

Begitu juga kepada para Bupati dan Walikota serta seluruh pimpinan satuan kerja Kementerian dan Lembaga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur berharap, agar seluruh Pemerintah Daerah benar-benar menggunakan alokasi TKDD Tahun 2022 dengan baik.

"Sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setelah DIPA dan alokasi TKDD diterima, agar dapat memulai proses pengadaan barang dan jasa sehingga pada triwulan I diharapkan sudah ada realisasi belanja," harap Gubernur Ansar.

Ansar menambahkan, percepatan eksekusi belanja tersebut agar dapat memberi multiplyer effect dari belanja sehingga kegiatan merata sepanjang tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun. Kemudian anggaran tidak boleh pula menumpuk di perbankan.

"Optimalkan Dana Desa untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan, termasuk Program BLT Desa dan program prioritas lainnya tetap dilanjutkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," sambungnya.

Selain itu, Gubernur menyampaikan sebagaimana rilis BPS, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri triwulan II pada tahun 2021 tumbuh sebesar 6,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020.

"Capaian pertumbuhan ekonomi kita tercatat merupakan capaian tertinggi Se-Sumatera. Pemulihan ini kemudian berlanjut di triwulan III tahun 2021 yang Tumbuh 2,97 persen dibandingkan triwulan III 2020," kata Gubernur Ansar Ahmad.

Oleh karena itu, dirinya berpesan tetap waspada karena pandemi Covid-19 masih tetap menjadi ancaman bagi semua negara di dunia.

Baca juga: Gubernur Kepri Inginkan Kontrak Pengadaan Barang Jasa Harus Transparan

Baca juga: Gubernur dan Wagub Kepri Hadiri Pisah Sambut Danlatamal IV: Terima Kasih Kerja Samanya

Mengingat hingga saat ini pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai global pandemic, belum juga berakhir.

"Mari kita senantiasa menjaga kewaspadaan ini, serta meningkatkan prokes ketat agar Covid-19 tidak membawa dampak negatif terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi kedepannya," pesan Gubernur.

Terakhir, Gubernur mengatakan pengesahan DIPA dapat dimaknai sebagai jaminan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara bahwa anggaran yang sudah dialokasikan akan terjamin selalu tersedia dan siap untuk disalurkan sepanjang telah memenuhi ketentuan.

"Dengan ketersediaan jaminan anggaran tersebut, harus diikuti dengan segera ditetapkannya APBD oleh Pemda dan segera dilaksanakan oleh segenap satuan kerja pusat dan daerah," tutup Gubernur Ansar.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Kepri, Indra Suparyanto menyebutkan jumlah dana APBN Tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.714,2 trilun.

Dari jumlah tersebut Rp. 14,3 trilun diantaranya dialokasikan untuk Kepri yang terdiri dari Rp. 6.85 trilun untuk belanja satker Kementerian dan Lembaga serta Rp 7,42 trilun untuk belanja TKDD oleh Pemda kabupaten dan kota.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Kepri