Begini Cara Pemerintah Cegah Korupsi di Dana BOS dan Dana Desa di Batam

Pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkatkan perhatian ke desa melalui penyaluran dana desa yang semakin meningkat.

Namun di sisi lain masih banyak desa yang menemui permasalahan dalam hal pengelolaan dana desa.

Di mana pemerintah desa masih banyak berfikir tentang bagaimana cara menghabiskan dana desa.

Bukan bagaimana mengelola dana tersebut untuk memaksimalkan pembangunan di desa.

"Diharapkan dana di desa dapat dimanfaatkan untuk membangun di desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu terkait Dana BOS, berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 dinyatakan bahwa dana bos reguler adalah dana bos yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Dimana pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip fleksibilitas, efektifitas, dan transparansi.

"Oleh karena itu pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS dari perluasan, akses menuju kepada penginkatan kualitas," katanya.

Maka perlu dilakukan peningkatan peran Apip agar pengelolaan dana BOS dapat memenuhi prinsip. Sehingga dana BOS dapat tersalurkan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.

Tak hanya itu, lanjut dia, seiring dengan pandemi yang masih melanda dan perkembangan teknologi juga terus melaju di era digital ini, kedua kondisi yang menantang ini harus mampu dihadapi siapapun. Termasuk oleh Apip dalam merencanakan strategi pengawasan kedepan.

Pemerintah daerah harus mampu merespon perubahan organisasi yang semakin berbasis Information Technology (IT) dengan mengembangkan sistem informasi dalam berbagai proses bisnis dan layanannya.

Ia juga berpesan kepada APIP di Provinsi Kepri agar selalu tanggap dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Apip harus menjaga integritas untuk dapat bertahan menghadapi ombak yang kencang.

"Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dinyatakan dibuka," ujarnya.

Ia berharap acara ini dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kepri. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Batam