Ketika Kejati Kepri Diminta Usut Tuntas Kasus Korupsi Natuna hingga Tanjung Pinang

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati hari ini, Kamis (9/12/2021) menjadi momentum bagi Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Provinsi Kepri.

Mereka menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

Jumlah mereka terpantau hanya berjumlah 7 orang.

Namun aksi mereka setidaknya membuat publik ingat jika masih ada pengungkapan kasus korupsi di Kepri yang belum tuntas.

Sebut saja kasus tambahan penghasilan bagi ASN Pemko Tanjungpinang.

Serta kasus tunjangan perumahan pimpinan DPRD Natuna tahun 2011 hingga 2015.

Mereka berharap benar lewat hari anti korupsi sedunia, penyidik Kejati Kepri bisa mencetak prestasi.

Baca juga: Berakhir Agustus 2021 Silam, BP Batam Perbarui Kerjasama dengan Kejati Kepri

Baca juga: Mantan Kades dan Bendahara Desa Berindat di Lingga Ditahan Kejari Gegara Kasus Korupsi

Salah satunya mengusut tuntas kasus korupsi.

Termasuk main mata yang dapat memunculkan mafia-mafia di internal Kejati Kepri.

"Sejak laporan kami dari JPKP pada 14 Oktober yang lalu ke Kejati Kepri terkait dugaan korupsi kasus TPP ASN Kota Tanjungpinang, kiranya ada kesimpulan atau penetapan tersangka. Karena kami menilai kasus ini masuk ke dalam kategori yang ringan," ujar Koordinator lapangan aksi, Budi Prasetyo dalam orasinya.

Budi mengaku miris dengan pengusutan kasus korupsi yang menurutnya mandek alias jalan di tempat.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Kepri, Jendra Firdaus menanggapi tuntutan massa aksi dengan menjabarkan progres penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya terkait sejumlah kasus dugaan korupsi yang dimaksud.

Pada perinsipnya, pihaknya menghargai dan mengapresiasi aksi yang digelar hari ini.

Ia menjelaskan, terkait kasus TPP ASN saat masih dalam penyelidikan.

Tujuh pejabat terkait setidaknya sudah diminta keterangannya guna mengusut tuntas kasus ini.