Kepala Puskesmas Sei Lekop Kembalikan Uang Rp 100 Juta terkait Korupsi Insentif Nakes

Penyidik Kejari Bintan menyita ponsel Kapus Sei Lekop itu bersama sejumlah sim card milik sejumah staf puskesmas lainnya.

Mereka juga menyita sedikitnya tiga dus berisi sejumlah dokumen penting dari penggeledahan serta melanjutkannya ke ruangan kasubag keuangan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bintan pada hari yang sama.

"Kami telah menetapkan Kepala Puskesmas Sei Lekop sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pencairan insentif fiktif,” ungkap Kajari Bintan, I Wayan Riana saat ungkap kasus di depan kantor Kejari Bintan, Kamis (9/12/2021).

Kajari Bintan mengungkap jika dr Zailendra Permana diduga memerintahkan bawahannya untuk mencairkan insentif fiktif tenaga kesehatan tidak sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Penyidik Kejari Bintan masih mengembangkan apakah hal ini merupakan inisiatif Kepala Puskesmas Sei Lekop sendiri atau ada pihak lain.

"Terkait apakah ada yang memerintahkan yang bersangkutan masih kami lidik lagi," sebutnya.

I Wayan Riana mengungkapkan, total alokasi anggaran untuk insentif tenaga kesehatan di Puskesmas Sei Lekop berjumlah Rp 836 juta lebih.

Baca juga: Usut Tuntas Insentif Fiktif Tenaga Kesehatan, Kejaksaan Bakal Geledah Puskesmas Lain

Baca juga: Mantan Kades dan Bendahara Desa Berindat di Lingga Ditahan Kejari Gegara Kasus Korupsi

Ini merupakan alokasi anggaran untuk tahun 2020 dan 2021.

Dari jumlah itu,diduga negara merugi sekitar Rp 400 juta.

I Wayan juga menyebutkan, bahwa dalam kasus ini penyidik menyita 4 unit telpon genggam, 1 unit komputer serta uang tunai Rp 26 juta lebih.

"Jadi Rp 26 juta lebih uang ini disita dari 4 tenaga kesehatan. Penyitaan pertama Rp 8 juta. Sehingga total uang yang sudah dikembalikan berjumlah Rp 26 juta lebih,”ungkapnya.

Meski sudah berstatus tersangka, namun Kejari Bintan belum menahan Kepala Puskesmas Sei Lekop itu.

Hal itu karena tim penyidik masih memproses penyidikan lanjutan.

"Meski belum ditahan, kami akan ajukan pencekalan. Terkait hal ini, kami akan berkoordinasi dengan perwakilan imigrasi," jelasnya.

Atas perbuatannya tersangka di sangkakan Pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 2009 tentang pemberantasan korupsi, Jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (Tipikor).

Dengan ancaman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. (TribunBatam.id/Alfandi Simamora)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Korupsi di Bintan