Breaking News:

KEPRI TERKINI

Masalah PMI dan Human Trafficking Jadi Perhatian Khusus Pemprov Kepri

Pemprov Kepri memberikan perhatian khusus terkait persoalan PMI dan human trafficking yang kerap terjadi di wilayah Kepri

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad saat memimpin rapat koordinasi melalui virtual dari ruang rapat utama lantai 4 Dompak, Senin (3/1/2022). 

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad memimpin rapat koordinasi melalui virtual dari ruang rapat utama lantai 4 Dompak, Senin (3/1/2022).

Rapat yang merupakan tindak lanjut dari rapat bersama petinggi BNPB RI tertanggal 30 Desember 2021 lalu ini, membahas Human Trafficking dan Penambahan Tempat Karantina Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Batam.

Gubernur Ansar mengawali arahannya dengan menjelaskan, bahwa kondisi karantina terpadu, baik di rusun maupun tempat lain sudah hampir tidak memadai.

Itu sejak ada kebijakan karantina selama 10 hari, bahkan akan diperpanjang menjadi 14 hari bagi pendatang dari luar negeri ke wilayah Indonesia termasuk PMI ke Batam.

"Dalam pertemuan sebelumnya dengan BNPB, Asrama Haji sudah bisa digunakan untuk karantina terpadu, dan Bapelkes Batam dicadangkan untuk antisipasi lonjakan," kata Ansar.

Namun menurut Gubernur, Asrama Haji hanya dapat digunakan sebagai sarana transit saja. Permasalahannya ada pada kurangnya tenaga kesehatan dan satgas.

"Seharusnya ini dapat diantisipasi lebih awal. Untuk itu saya minta Kadis Kesehatan serta Wakahar Covid-19 bertemu Kasrem untuk membahas tenaga apa saja yang diperlukan dan berapa kebutuhannya, termasuk tenaga kebersihan. Rasionalisasikan itu dan harus dipenuhi," katanya.

Ansar juga meminta, agar Asrama Haji bisa sesegera mungkin dapat digunakan untuk memecah kemungkinan di rusun-rusun sudah overload.

Ini untuk menjawab permasalahan, agar ketika masa karantina berakhir, tidak banyak PMI yang positif hasil PCR-nya, dengan indikasi interaksi dengan PMI lainnya.

Baca juga: Tersangka Kasus PMI Ilegal Kembali di Tangkap, Polda Kepri Janji Beberkan Hasil Perkembangan

Baca juga: 6 Kapal Penyelundup PMI Ilegal dan 4 Pelabuhan Darurat di Bintan Disita Tim Satgas

"Bapelkes juga dihitung kapasitasnya jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Kita akan membahas kemungkinan menambah cadangan kapasitas sampai 3000 an. Hotel-hotel melati kalau bisa juga akan kita kontrak dan dipakai sebagai karantina terpadu, bukan karantina mandiri. Jadi sewaktu-waktu melonjak kita akan siap," pintanya.

Setelah membahas kapasitas karantina, Gubernur membahas antisipasi PMI ilegal baik yang masuk maupun keluar. Karena menurut Gubernur ini sudah menjadi masalah yang berlarut-larut.

"Saya harap semua kompak menjaga ini karena sudah menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Untuk itu kita akan menyurati pemerintah pusat mengenai permohonan pengawasan yang lebih ketat serta kebijakan pintu masuk PMI" kata Ansar.

Pada rapat tersebut juga dikemukakan gagasan untuk pembentukan satgas khusus PMI ilegal demi mengantisipasi akibat-akibat buruk yang ditimbulkan.

"Karena jika semua sektor dapat menjadi mata negara terhadap PMI ilegal, maka akan meminimalisir PMI ilegal sampai ke akarnya," sebutnya. (Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved