Breaking News:

2 Putra Presiden Jokowi Dilaporkan ke KPK, Ubedilah Sebut Bawa Bukti Data Perusahaan

Aktivis 98 melaporkan 2 putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ke KPK atas dugaan korupsi hingga TPPU.

TribunBatam.id/Istimewa via Kompas.com/Irfan Kamil
Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/1/2022). Aktivis 98 ini melaporkan dua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep terkait dugaan korupsi. 

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Dua putra Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan yang ditujukan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep itu dibuat oleh aktivis 98 yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.

Ubedilah yang mendatangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin (10/1/2022), melaporkan Gibran dan Kaesang atas dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Termasuk tuduhan dengan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Atas pelaporan tersebut, Ubedilah meminta lembaga antirasuah untuk memanggil Presiden Jokowi guna menjelaskan keterkaitan dua anaknya dalam dugaan tersebut.

“Kami minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang dan bagaimana kemudian bila perlu Presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini,” kata Ubedilah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, (10/1/2022).

Baca juga: Eks Bupati Divonis Kasus Korupsi, Batam Jadi Saksi Bisu Sogok Pihak Mengaku KPK

Baca juga: Ahok BTP Dilaporkan ke KPK Atas 7 Kasus Dugaan Korupsi Termasuk Reklamasi Teluk Jakarta

Ubedilah menjelaskan, laporannya ke KPK didasari atas relasi bisnis anak Presiden Jokowi dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.

Laporan itu, ujar dia, berawal dari 2015 saat ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp 7,9 triliun.

Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan sebesar Rp 78 miliar.

"Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak Presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM," ujar Ubedilah seperti dilansir Kompas.com.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved