Breaking News:

Kasus Pengadaan Lahan TPA Bintan Berlanjut, Jaksa Periksa Saksi dari BPN Bintan

Kajari Bintan I Wayan Riana sebut, pihaknya ikut panggil BPN Bintan terkait kasus pengadaan lahan TPA di Tanjunguban tahun 2018 lalu

Penulis: Alfandi Simamora | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Alfandi Simamora
Kasus Pengadaan Lahan TPA Bintan Berlanjut, Jaksa Periksa Saksi dari BPN Bintan. Foto Kepala Kejari Bintan,I Wayan Riana 

BINTAN, TRIBUNBINTAN.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bintan ikut diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan.

Itu terkait kasus pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Tanjunguban Bintan tahun 2018 lalu.

Sebelumnya, Kejari Bintan telah memeriksa sejumlah saksi.

Termasuk di dalamnya, mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) yang kini menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bintan Hery wahyu.

"Selain mantan Kadis Perkim dan PU Bintan sebelumnya, kita juga memanggil pihak daripada BPN Bintan untuk melakukan pemeriksaan atas kasus itu," kata Kepala Kejari Bintan, I Wayan Riana, Jumat (14/1/2022).

Ia melanjutkan, pemeriksaan pihak BPN Bintan, karena ada kaitan dengan adanya indikasi lahan yang akan dibangun TPA sampah di Tanjunguban itu tumpang tindih dan masuk kawasan hutan lindung.

"Kita ingin memperjelas, berdasarkan laporan bahwa lahan tersebut tumpang tindih," terangnya.

I Wayan menuturkan, adapun luas lahan untuk dijadikan TPA sampah kurang lebih 20.000 meter persegi.

Baca juga: Jaksa Periksa Hery Wahyu Kadis PUPR Bintan terkait Pengadaan Lahan TPA Tahun 2018

Baca juga: Kejaksaan Hentikan Penuntutan Kasus Penipuan dengan Tersangka Tan Jemi di Bintan

Terkait pengadaan lahan itu, Pemkab Bintan melalui Dinas Perkim Bintan sudah membayar lahan tersebut sebesar Rp 2,4 miliar.

"Uang tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bintan tahun 2018 lalu," ungkapnya.

I Wayan juga menjelaskan, penanganan kasus pembelian lahan untuk TPA ini atas laporan masyarakat pada Desember 2021 silam.

Dari laporan itu, terindikasi tanah tersebut tumpang tindih dengan pemilik lahan sebelumnya serta masuk kawasan hutan lindung.

"Jadi ada indikasi dugaan pembayaran tanah di TPA tumpang tindih dengan warga lainnya,” jelasnya.

I Wayan menambahkan, terkait kasus TPA ini sudah ada 10 orang termasuk pemilik lahan, juru ukur yang sudah diperiksa dan mintai keterangan. (tribunbatam.id/Alfandi Simamora)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google 

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved